SORONG, SUARAPAPUA.com — Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana (DKP2B) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) provinisi Papua Barat Daya memusnahkan 16 karton makanan siap saji yang sudah kedaluwarsa di depan kantor DKP2B, Jumat (21/2/2025).
Johosua Homer, kepala bidang penanggulangan bencana provinsi Papua Barat Daya, menjelaskan, DKP2B telah melakukan verifikasi terhadap peralatan dan makanan siap saji bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2023 dan ditemukan sejumlah makanan siap saja yang sudah tak layak untuk dikonsumsi alias kedaluwarsa, sehingga diputuskan untuk dimusnahkan agar tidak salah digunakan.
“Kami melakukan verifikasi makanan maupun peralatan yang ada. Ternyata kami menemukan ada sejumlah makanan siap saja yang sudah kedaluwarsa, ada yang jatuhnya di bulan November dan Desember 2024. Karena ada kesibukan kami, sehingga kami jadwalkan tepat hari Jumat (21/2/2025), kami melaksanakan kegiatan pemusnahan makanan siap saji kedaluwarsa atau tidak layak dikonsumsi ada 16 karton. Makanan siap saji seperti ayam balado, nasi kuning, nasi daging lada hitam, nasi ikan bumbu rujak, tetapi sudah expired atau kedaluwarsa,” jelasnya kepada Suara Papua, Jumat (21/2/2025).
Homer mengatakan, setelah pemusanahan 16 karton makanan siap saji itu, kini sudah tidak memiliki stok makanan siap saji lagi, sehingga dibutuhkan sering dana juga dari provinsi PBD, tidak hanya dari BNPB pusat.
“Setelah makanan ini dimusnahkan, kami sudah tidak ada stok lagi. Kami berharap, ada sering dana tidak hanya dari pusat, BNPB, tetapi juga dari provinsi untuk stok yang kami siapkan untuk mengantisipasi kondisi bencana, sehingga kami bisa membantu atau membagikan kepada masyarakat sebagai bentuk solusi alternatif karena ketika terjadi bencana pasti terbentur ya, dapur hilang, kompor hilang, kasur hilang, dan makanan siap saji sangat butuhkan oleh masyarakat saat bencana,” paparnya.
Homer tak lupa ucapkan terimakasih kepada BNPB yang mempunyai inisiatif untuk membantu provinsi PBD dengan intensitas bencana yang cukup tinggi, sehingga kedepan ada upaya mitigasi, pencegahan dan regulasi yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi kondisi dalam bencana alam, non alam maupun bencana sosial.
Ia mengaku setelah proses pemusnahan, selanjutnya akan menyurati ke inspektorat provinsi Papua Barat Daya, BNPB pusat dan gubernur untuk diketahui.
Sementara itu, Orgenes Malaseme, kepala seksi kedaruratan dan logistik, menuturkan, bantuan logistik dari BNPB bertujuan untuk membantu masyarakat yang berdampak bencana di berbagai daerah. Namun dalam proses distribusi dan penyimpanan terdapat sejumlah barang atau makanan siap saji yang telah melewati ketentuan waktu, artinya tidak layak lagi dikonsumsi.
“Sehingga sesuai peraturan yang berlaku serta demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, maka barang atau makanan tersebut harus segera dimusnahkan dengan prosedur yang benar dan bertanggungjawab,” jelasnya.
Proses pemusnahan itu sendiri, imbuh Orgenes, dilakukan secara transparan dan disaksikan para pihak berwenang serta didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan bantuan bencana.
“Kami harap kegiatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas bantuan kemanusiaan serta memastikan bahwa distribusi bantuan di masa mendatang lebih efektif dan tepat sasaran.” []
