JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Meki Nawipa, gubernur Papua Tengah periode 2025-2030, menyampaikan perlunya regulasi yang tepat dalam pengelolaan dana desa agar pemanfaatannya dirasakan masyarakat Papua di enam provinsi. Tiadanya regulasi khusus memicu penyalahgunaan dana desa yang bahkan salah sasaran hingga terkesan tak berguna.
“Perlu regulasi khusus bagi enam provinsi di Tanah Papua agar dana desa benar-benar bermanfaat. Selama ini, dana desa habis untuk bayar denda karena perang suku, bayar utang, bayar maskawin, bagi-bagi begitu saja, dan entah apalah, dipakai sesuka mereka. Regulasi dalam bentuk program sangat penting, apalagi daerah gunung, pedalaman, wilayah terisolir, banyak kendala, banyak masalah,” kata Meki Nawipa saat retret kepala daerah terpilih periode 2025-2030 di markas Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).
Kegiatan retret kepala daerah direncanakan selama 8 hari, terhitung 21 Februari 2025 atau sehari sesudah pelantikan dan berakhir 28 Februari mendatang. Retret menjadi ajang pembekalan bagi para gubernur, wali kota, dan bupati terpilih, diberi sejumlah materi mengenai kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan strategi pemerintahan yang seirama dengan pemerintah pusat.
Meki Nawipa berpasangan dengan Deinas Geley berharap agar adanya regulasi khusus menjadi petunjuk dalam penggunaan dana desa yang wajib dipedomani supaya pemanfaatannya semaksimal mungkin demi membawa dampak positif di tengah masyarakat.
“Dengan regulasi itu, target desa tani mandiri, desa ayam petelur, kampung jagung, lain-lain bisa terwujud dengan pengawasan yang tetat. Kalau tidak, sampai kapanpun masalah demi masalah yang kami hadapi di Papua tidak akan pernah selesai. Kesenjangan tetap terlihat,” tegasnya.
Kapten pilot kelahiran Paniai 6 Mei 1978 yang juga mantan bupati Paniai periode 2018-2023 itu menyatakan, persoalan di Papua cukup banyak yang tentu butuh perhatian lebih dengan program dan kebijakan khusus.
“Dengan dana desa, ketika saya bupati Paniai, kita bayar kepala karena perang itu 27 miliar rupiah. Ini masalah yang berat. Kalau kami jadi gubernur Jakarta lebih gampang dibanding di Papua. Karena masalah ke masalah, memang sangat berat,” kata kapten pilot selama 13 tahun yang kemudian banting stir ke dunia politik sejak 2018 dengan memenangkan Pilkada Paniai.
Sebelumnya, Meki Nawipa mengaku bakal fokus pada kesejahteraan masyarakat selama memimpin satu periode kedepan. Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) di wilayah provinsi Papua Tengah untuk bergandengan tangan membangun daerah dan masyarakat.
Meki Nawipa juga menyatakan akan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang berdomisili di 8 kabupaten.
“Kami harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan salah satunya yang menjadi fokus kami ke depan adalah memperhatikan anak yatim piatu,” ujarnya.
Politikus PDI-P itu juga mengaku segera merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun Papua Tengah selama masa kepemimpinannya.
Meki Nawipa-Deinas Geley dilantik presiden Prabowo Subianto sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan pelantikan itu, provinsi baru dengan ibu kota Nabire itu telah memiliki kepala daerah definitif hasil Pilkada serentak 2024, yang sebelumnya selama dua tahun lebih dipimpin Ribka Haluk dan Anwar Harun Damanik sebagai penjabat gubernur Papua Tengah. []
