JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — John NR Gobai mengatakan, pemerintah memberikan makan kepada anak sekolah bukanlah program yang baru, karena hal sama pernah diberlakukan di Indonesia beberapa tahun sebelumnya. Makan merupakan kebutuhan dasar manusia, sama halnya pendidikan.
Hal ini dikemukakannya ketika menjadi narasumber dalam seminar sehari bertema “Buat ko dan sa, apakah penting makan bergizi gratis di Papua?” yang digelar panitia Dies Natalis ke-49 Asrama Mahasiswa Katolik Tauboria, Sabtu (1/3/2025) di aula asrama Tauboria, Abepura, kota Jayapura, Papua.
“Pada waktu lalu pernah ada program pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS). Dasarnya adalah Permendagri nomor 18 tahun 2011 tentang pedoman PMTAS. Penyediaan makanan tambahan anak sekolah adalah kegiatan pemberian makanan kepada peserta didik dalam bentuk jajanan atau kudapan atau makanan lengkap yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya, dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan,” jelasnya.
Kata John, dulu Progas (program gizi anak sekolah) dikerjakan secara nasional oleh Kemdikbud selama lima tahun (2014-2019) bekerjasama dengan Word Food Program (WFP) di 300 kabupaten/kota dan 600 SD daerah terluar se-Indonesia. Ketika itu dapurnya ditangani orang tua dan masyarakat kampung sendiri.
Pemerintah di masa presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Pengalaman pelibatan masyarakat jauh lebih cocok, seperti daĺam program PMTAS dan program gizi anak sekolah. Skema kerjanya yang perlu ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN dalam program MBG di Tanah Papua. BGN perlu melakukan sosialiasi kepada pemerintah daerah, yayasan dan sekolah. BGN bersama Pemda perlu merumuskan petunjuk teknis (Juknis) bersama mengingat situasi di daerah di Papua berbeda-beda. Ada daerah yang konflik, ada yang aman, ada daerah yang bisa diakses transportasi, ada yang sulit, ada anak dengan pendapatan orang tua yang baik, ada anak yang pendapatan kurang baik, tentu ini penanganannya berbeda beda. Sumber pangan harus berasal dari pangan lokal,” tutur John.
Program MBG bila berjalan di Tanah Papua, ia minta agar pastikan semua guru berada di semua tempat tugas, baik di pesisir pantai, daerah dataran rendah maupun pegunungan.
“Untuk itu, program MBG perlu melibatkan Pemda, yayasan pendidikan, sekolah dan masyarakat,” ujarnya.
John juga menyinggung pendidikan gratis yang belakangan didesak para pelajar di berbagai kota se-Tanah Papua.
“Untuk pendidikan gratis, tiap Pemda harus bisa menghitung berapa jumlah dana pendidikan dari dana Otsus dan dana BOS tiap sekolah sesuai data DAPODIK, sehingga bisa dipastikan apakah pendidikan gratis bisa berjalan atau belum cukup. Bila dana belum cukup, namun disepakati bahwa pendidikan gratis dan makan gratis keduanya berjalan, maka Pemda dapat mengajukan kekurangan dana kepada pemerintah pusat,” urainya.
Gobai menyatakan, guru-guru harus ada di tempat tugas dan makan gratis bisa diurus Pemda, yayasan sekolah, maka pendidikan gratis pun akan berjalan baik. Kalau guru tidak ada di tempat tugas, seperti yang kadang terjadi, tentu akan sulit terwujud.
“Daerah-daerah konflik juga harus clear, tidak ada dor-dor. Itu baru akan berjalan baik program MBG dan pendidikan gratis,” imbuhnya.
John mengakhiri pemaparan materinya dengan menyatakan, “Pendidikan gratis dan makan gratis sama-sama penting”. []
