JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Menteri Luar Negeri Prancis Manuel Valls meninggalkan Kaledonia Baru pada hari, Sabtu setelah kunjungan selama satu minggu yang ditandai dengan dimulainya kembali pembicaraan politik inklusif tentang masa depan wilayah Prancis tersebut.
Ia telah menyerahkan dokumen kerja “sintetis” untuk dibahas lebih lanjut dan berjanji akan kembali lagi akhir bulan ini.
Selama kunjungannya yang berlangsung selama seminggu, Valls menyempatkan diri untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan utama Kaledonia Baru, termasuk para pemimpin politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masyarakat sipil.
Dia telah mengkonfirmasi pilar utama Prancis untuk bantuannya kepada Kaledonia Baru, terkait sembilan bulan setelah kerusuhan yang mematikan terjadi di sana, yang menyebabkan 14 orang tewas beberapa ratus tempat bisnis hancur dan ribuan orang kehilangan pekerjaan dengan total perkirakan sebesar € 2,2 miliar.
Bantuan Prancis yang dikonfirmasi sejauh ini terdiri dari pinjaman hingga €1 miliar serta hibah untuk membangun kembali semua sekolah yang rusak, termasuk beberapa bangunan publik.
Valls juga mengumumkan pendanaan Perancis untuk membayar tunjangan pengangguran (yang akan berakhir pada akhir bulan ini) akan diperpanjang hingga akhir Juni.
Namun, hal utama dari kunjungannya yang secara luas dianggap sebagai pencapaian utama adalah di mana ia berhasil mengumpulkan semua kecenderungan politik (baik yang pro kemerdekaan maupun yang mendukung Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Prancis) di meja pertemuan yang sama.
Pembicaraan awal pertama kali diadakan di Kongres Kaledonia Baru pada 24 Februari 2025.
Dua hari kemudian pembicaraan dilanjutkan di Kantor Komisi Tinggi Prancis, antara, Rabu dan Jumat minggu lalu dalam bentuk diskusi “tripartit” antara partai-partai lokal yang pro-Prancis, pro-kemerdekaan, dan Negara Prancis.
Karena beberapa pihak, terutama FLNKS yang pro-kemerdekaan bersikeras bahwa sesi tersebut adalah “diskusi”, bukan “negosiasi”. Dimana ada perasaan umum bahwa semua peserta sekarang tampaknya mengakui manfaat dari pertukaran tersebut dan bahwa mereka setidaknya telah berhasil secara terbuka dan terus terang mengkonfrontasi pandangan mereka.
Valls, yang berbagi perasaan relatif sukses mengingat apa yang ia gambarkan sebagai rasa “tanggung jawab yang bersejarah” dari para pemangku kepentingan politik, bahkan memperpanjang masa tinggalnya selama 24 jam.
Berbicara di akhir pekan, ia mengakui telah meninggalkan semua pihak dengan sebuah dokumen yang saat ini diharapkan dapat mensintesiskan semua pandangan yang diekspresikan dan hal-hal utama yang masih harus didiskusikan lebih lanjut.
‘Sebuah situasi yang tidak berkelanjutan’
“Kebuntuan politik, stagnasi ekonomi dan sosial, kekerasan, ketakutan, dan kurangnya prospek bagi penduduk di wilayah ini menciptakan situasi yang tidak lagi berkelanjutan. Semua orang setuju dengan pengamatan ini,” kata dokumen tersebut.
Valls berharap bahwa pandangan-pandangan akan terus dipertukarkan, terutama bisa melalui konferensi video secara online.
Turut serta dalam kunjungan tersebut adalah penasihat khusus Perdana Menteri Perancis François Bayrou, Eric Thiers.
Valls juga menekankan bahwa ia akan kembali ke Kaledonia Baru pada akhir bulan ini, yang mana dimungkinkan pada 22 atau 23 Maret 2025, tergantung bagaimana pembicaraan dan pertukaran informasi jarak jauh akan berkembang.
Sementara itu, dokumen bersama itu akan menjadi sasaran amandemen yang diperlukan untuk membentuk dasar untuk kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Dokumen yang masih dalam proses ini merinci berbagai subjek, seperti penentuan nasib sendiri, hubungan dengan Prancis, pengalihan kekuasaan, siapa yang akan bertanggung jawab atas hubungan internasional, kemerdekaan, sistem pemerintahan di masa depan (termasuk organisasi tiga provinsi), daftar pemilih untuk pemilihan umum lokal dan gagasan tentang kewarganegaraan (dengan sistem yang diusulkan yaitu sistem aksesi “berdasarkan poin”).
Semua ini berada di bawah gagasan umum tentang “nasib bersama”.
Ada juga suatu bentuk konsensus tentang fakta bahwa jika di masa depan akan diserahkan kepada rakyat melalui referendum, maka teks tersebut tidak boleh didasarkan pada alternatif biner “ya” atau “tidak”, tetapi pada “proyek” yang komprehensif dan luas.
Pada setiap topik tersebut, draf ini memperhitungkan berbagai pandangan yang berbeda dan terkadang berlawanan yang diungkapkan. Disitu juga menyebutkan sejumlah opsi dan skenario yang memungkinkan.
Berdasarkan rancangan dokumen kerja ini, pembicaraan berikutnya akan mengarah pada perjanjian baru yang seharusnya menggantikan dan menawarkan kelanjutan dari Perjanjian Nouméa yang tua, yang ditandatangani pada 1998, dan memasang peta jalan baru untuk masa depan Kaledonia Baru.
Sebagai bagian dari diskusi, topik lain yang dibahas adalah masa depan dewan kepala suku Kaledonia Baru, Senat Adat, dan kemungkinan perubahan dari status konsultatif yang sampai saat ini masih berlaku menjadi peran yang lebih eksekutif untuk mengubah sistem legislatif Kaledonia Baru dari sistem Kongres semata menjadi sistem bikameral (dengan Kongres-Parlemen dan Senat Adat).
Industri pertambangan nikel yang sedang berjuang
Pertanyaan yang sangat sensitif mengenai industri pertambangan nikel Kaledonia Baru juga dibahas, karena industri yang sangat penting ini, yang merupakan pilar ekonomi yang sangat signifikan sedang mengalami krisis terburuk.
Unit penghasil nikel lainnya, di bagian Selatan, Prony saat ini sedang terlibat dalam negosiasi dengan perusahaan-perusahaan yang berpotensi menanamkan modalnya, salah satunya dari Afrika Selatan, satu dari Emirat serta India.
Dan penambang nikel bersejarah di Kaledonia Baru, Société le Nickel (SLN, anak perusahaan dari perusahaan raksasa Prancis Eramet), masih menghadapi rintangan besar untuk melanjutkan eksploitasi karena kesulitan untuk mendapatkan kembali akses ke lokasi pertambangannya.
Situasi ini diperparah dengan perubahan pola persaingan pada skala dunia, harga produksi Kaledonia Baru yang terlalu tinggi dan Indonesia yang kini muncul sebagai pemimpin dunia, memproduksi nikel kelas satu yang jauh lebih murah dan dalam jumlah yang lebih besar.
Oleh sebab itu Valls mengatakan ‘Diperlukan strategi nikel yang baru,” katanya.
Meskipun partai-partai politik yang terlibat dalam pembicaraan (semua partai yang diwakili Kongres), tetapi semuanya bungkam dan sulit ditemui media sepanjang minggu lalu. Mereka mengakui adanya semangat “pembicaraan konstruktif” dengan tujuan bersama untuk “mendengarkan satu sama lain”.
Namun, pandangan-pandangan yang ada masih sangat berlawanan, bahkan tidak dapat didamaikan. Posisi yang paling jelas dari para pendukung pro-kemerdekaan (terutama dari Union Calédonienne) adalah tuntutan untuk kemerdekaan penuh yang cepat, dengan “Kesepakatan Kanaky” yang akan ditandatangani tahun ini, yang kemudian diikuti oleh periode “transisi” selama lima tahun.
Di pihak pro-Prancis, salah satu pokok perdebatan utama yang dipertahankan oleh dua partai utama (Les Loyalistes dan Rassemblement-LR) adalah karena telah terkonfirmasi dengan tiga referendum (tahun 2018, 2020, dan 2021) yang dimenangkan oleh pro Prancis.
Namun, pihak pro-kemerdekaan berpendapat bahwa referendum ketiga dan terakhir yang dilakukan Desember 2021 awalnya telah diboikot oleh pihaknya, sehingga referendum itu tidak sah, meskipun secara hukum dinyatakan sah.
Mereka juga mengadvokasi perubahan signifikan yang harus dilakukan dalam cara pengelolaan ketiga provinsi tersebut. Sebuah sistem yang digambarkan sebagai “federalisme internal” tetapi dikecam oleh para penentangnya sebagai bentuk separatisme.
Di kubu pro-Prancis, partai Calédonie Ensemble memiliki pandangan yang relatif lebih terbuka.
Partai-partai pro-kemerdekaan yang lebih moderat (PALIKA dan UMP) lebih mendukung status masa depan yang berkisar pada gagasan “kemerdekaan dalam hubungan dengan Prancis”.
“Setidaknya tidak ada yang membanting pintu”
“Setidaknya tidak ada yang membanting pintu dan itu sudah merupakan hal yang baik. Dalam kaitan dengan itu, pemimpin pro-Prancis dan anggota parlemen Prancis Nicolas Metzdorf berkomentar singkat.”
“Kami masih jauh dari kompromi politik, tetapi kami telah berhenti bergerak lebih jauh dari itu,” katanya, memberikan pujian pada pendekatan yang dilakukan Valls.
Valls pada bagiannya menekankan bahwa ia tidak ingin terburu-buru untuk “mempertahankan benang merah” pembicaraan, tetapi pemilihan provinsi dijadwalkan berlangsung selambat-lambatnya 30 Oktober 2025.
“Saya tidak ingin memaksakan sesuatu – saya tidak ingin memutus benang merahnya … terkadang, kami ingin terburu-buru, dan itulah mengapa tidak berhasil,” jelasnya dalam referensi langsung ke berbagai upaya yang tidak berhasil oleh pemerintah Prancis sebelumnya, sejak 2022 untuk memulai perundingan komprehensif.
“Beberapa pekerjaan akan dilakukan melalui konferensi video. Saya akan selalu mengambil tanggung jawab saya, karena kita harus bergerak maju,” kata Valls kepada lembaga penyiaran publik NC la 1ère.
Dia mengatakan Prancis akan kembali dengan proposal dan penawarannya.
“Dan kami akan mengambil tanggung jawab kami. Perdebatan ini tidak bisa berlangsung berbulan-bulan. Kami menghormati semua orang, tetapi kami harus bergerak maju. Tidak ada tenggat waktu, tetapi kita semua tahu bahwa ada pemilihan umum provinsi.”
Pemilu tersebut (awalnya dijadwalkan pada Mei 2024 dan kemudian pada Desember 2024), namun telah ditunda dua kali.
Mereka seharusnya memilih anggota dari tiga provinsi Kaledonia Baru (Utara, Selatan, dan Kepulauan Loyalitas), yang pada gilirannya memiliki konsekuensi langsung pada susunan Kongres wilayah dan, lebih jauh lagi, pada susunan proporsional pemerintah dan pencalonan Presiden.
Semua pihak yang terlibat sekarang harus bertemu dengan “basis” (pendukung) mereka masing-masing untuk memberikan penjelasan secara rinci dan mendapatkan persetujuan serta mandat untuk melanjutkan pembicaraan ke tahap negosiasi yang lebih lanjut.
