SORONG, SUARAPAPUA.com — Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) ‘Fajar Timur’ Jayapura menggelar diseminasi hasil penelitian dan diskusi bertema “Metabolisme Sosial Orang Moi Yang Hilang dan Kerja Paksa Masyarakat Adat di Perkebunan Sawit di Tanah Merauke dan Boven Digoel” di aula STFT ‘Fajar Timur’, Senin (24/2/2025).
Kegiatan ini merupakan rangkaian hasil penelitian yang dilakukan YMKL bersama Yayasan Pusaka Bentala Rakyat di kabupaten Boven Digoel, Merauke, provinsi Papua Selatan dan kabupaten Sorong, provinsi Papua Barat Daya, pada tahun 2024 lalu. Penelitian itu melibatkan Tim Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Laksmi Adriani Savitri, serta Zuhdi Siswanto.
Ada dua topik yang menjadi fokus penelitian, tentunya sejalan dengan konteks isu hak asasi manusia khususnya di Tanah Papua.
Penelitian pertama tentang situasi kehidupan buruh perkebunan sawit di Merauke dan Boven Digoel, yang dikerjakan oleh tim peneliti Djojodigoeno, sedangkan penelitian kedua dilakukan bersama Laksmi Adriani Savitri dan Zuhdi Siswanto tentang perubahan budaya pangan dalam kaitan dengan perubahan penguasaan lahan, pada komunitas suku Moi di Kabupaten Sorong, yang kini banyak dikuasai oleh korporasi bisnis perkebunan, kehutanan, infrastruktur, dan pertambangan sejak masa kolonial.
Kedua gagasan di balik penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari tingginya pembukaan lahan oleh proyek-proyek pembangunan seperti perkebunan sawit, infrastruktur jalan, dan illegal logging yang diluncurkan pemerintah dengan janji peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dengan memprioritaskan manfaat bagi masyarakat setempat.
Melalui penelitian ini ditemukan banyak pelanggaran yang terjadi atas hak-hak masyarakat adat dan komunitas, baik hak atas tanah, hak atas lingkungan hidup, hak atas sumber daya alam, hak atas pangan lokal dan hak-hak atas perlindungan di tempat bekerja.
Laksmi Adriani Savitri dan Zuhdi Siswanto yang melakukan penelitian di Sorong dengan lokasi penelitian di suku Moi menemukan terjadinya perubahan-perubahan kehidupan sosial dan budaya. Kehadiran investasi yang begitu masif di tanah orang Moi menyebabkan banyak permasalahan yang muncul. Apalagi permasalahan terkait relasi sosial orang Moi dan juga relasi kehidupan mereka dengan hutan dan alam.
Dalam penelitian mereka berjudul “Budaya Pangan, Identitas dan Metabolisme Sosial yang Retak: Cerita Orang Moi di Tanah Papua Barat Daya” menemukan, ada relasi-relasi yang hilang atau retak antara orang Moi dengan tanah, apalagi alamnya. Penelitian ini mencermati dan mengkaji budaya pangan dan identitas Moi yang mencoba menghubungkan antara ekonomi politik dan ekologi pangan dengan kebudayaan.
“Fokus yang retak itu menyebabkan kehilangan yang luar biasa. Orang Moi merasakan kehilangan jati dirinya, sehingga memunculkan sesuatu yang baru, Moi yang baru,” demikian Laksmi Savitri dalam siaran pers yang diterima Suara Papua.
Kata Laksmi, hal ini menandakan bahwa orang Moi dan alamnya mengalami keretakan. Pada awalnya hubungan orang Moi dengan alam saling berkaitan, saling menghidupi, memiliki hubungan yang erat dengan saling menjaga antara satu dan lainnya.
Perubahan mulai terlihat atau mulai meretak saat orang Moi disibukkan dengan urusan organisasi, urusan ganti rugi.
“Dulu bisa berkebun tanpa harus ada izin, tetapi sekarang orang yang mau bekerja atau menggarap tanah harus izin dulu dan tanya tanah ini milik siapa. Semua tergantikan dengan alasan uang,” ujarnya.
Fakta lain menunjukkan tak semua orang Moi sekarang hidup dari alam. Keretakan budaya dan pangan bagi orang Moi terlihat dari penyajian makanan di meja makan. Nasi dan sagu berdampingan. Kadang hanya nasi saja. Ini disebabkan sagu yang dipanen akan dijual dan hasilnya untuk beli beras.
Karena kondisi alamnya sudah rusak sedemikian rupa dan relasi sosialnya yang berubah, yang paling dekat dengan alam atau hutan untuk berkebun adalah perempuan. Perempuan yang memiliki peran penghubung dengan alam.
“Perempuan paling dekat urusannya dengan pangan dan dusun sagu. Adapun laki-laki itu tidak ada urusannya dengan pangan (karena) tugasnya adalah berburu dan meramu. Namun (kini) sebagian besar laki-laki diharuskan kerja pangan atau kerja proyek,” beber Laksmi.
Ada apa sebenarnya dengan Malamoi?
Laksmi Adriani Savitri mengaku secara umum ia melihat perubahan lanskap dan perubahan ekologis itu terus berubah dari waktu ke waktu, sehingga banyak marga sudah tak memiliki tanah lagi di wilayah Moi.
Dalam konteks budaya pangannya, penelitian juga menyebutkan pergeseran dari sagu ke nasi semakin meluas.
”Kemudian kita bertanya, apakah ketika orang Moi tidak makan sagu, apakah masih tetap orang Moi?” ujar Laksmi.
”Kemudian datang negara beserta kebijakan, pembangunan, perdagangan di masa kolonial yang mengubah tatanan suku Moi yang tadinya mereka itu diatur oleh adat yang berlandaskan nilai-nilai adat, tetapi begitu negara hadir dan membawa perusahaan tatanan adat itu kemudian tidak bisa mengatur sepenuhnya bagaimana orang Moi mempertahankan tanahnya,” kata Laksmi lagi.
Ayub Paa, perwakilan dari masyarakat adat suku Moi sub suku Moi Kelim, mengatakan, banyak sekali cerita dari suku Moi yang belum tertulis dalam penelitian tersebut. Banyak suku dan marga yang punya banyak cerita tentang budaya dan pangannya di tanah Moi.
Menurut Ayub, hutan dan tanah suku Moi mulai terdampak investasi sejak tahun 1910 dan kemudian terus berlangsung setelah Indonesia Merdeka pada 1945. Sejak investasi masuk, saat inilah yang membuat suku Moi harus berjuang mempertahankan wilayah adat dan tanahnya untuk kehidupan.
“Bagi suku Moi, tanah itu adalah mama atau ibu yang harus dijaga,” ujar Paa menanggapi hasil penelitian yang dipaparkan.
Ayub Paa bercerita, khususnya di Moi Kelim masih banyak masyarakat yang berkebun, dengan banyak cerita tentang hutan dan tanahnya. Misalnya cerita dari kampungnya yang masih menjaga hutan mereka agar tak rusak atau hilang.
“Kita tidak mau mengubah budaya kita dan kita mau menjaga budaya adat ini agar terus ada. Misalnya dari menjaga hutan kita bisa mempromosikan soal budaya dan hutan di tanah kami, agar bisa menarik perhatian orang banyak dan memberikan dampak dari segi sosial dan ekonomi tanpa harus merusak,” ungkapnya.
Praktik kerja paksa
Sedangkan, tim peneliti dari Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno membahas topik “Kerja Paksa dan Masyarakat Hukum Adat: Studi Perkebunan Sawit di Merauke dan Boven Digoel” menemukan banyak persoalan di lapangan.
Penelitian ini menggunakan Konvensi ILO (International Labour Organization) dan kriteria ILO tentang kerja paksa sebagai dasar analisis pada buruh perkebunan sawit.
Perluasan industri perkebunan sawit telah membawa dampak besar terhadap masyarakat adat atau orang asli Papua, baik dalam hal hak-hak buruh hingga perubahan pola hidup masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, muncul indikasi kerja paksa terhadap masyarakat adat, yang menimbulkan berbagai persoalan hukum, ekonomi, dan sosial.
Almonika Cindy Fatika Sari, dari tim peneliti Djojodigoeno, mengatakan, penelitian ini berangkat dari narasi tanaman sawit sebagai tanaman yang unggul, mendatangkan keuntungan, memberikan pendapatan ekonomi, serta membuka lapangan pekerjaan.
Menurut Fatika, sudah banyak penelitian yang menunjukan bahwa tanaman sawit di satu sisi mendatangkan banyak kemakmuran yang didapatkan dari petani sawit. Tetapi di sisi lain, ada konsekuensi yang harus dibayar, semua itu tidak ada yang gratis, karena kemudian banyak juga petani-petani yang mengalami kemiskinan dari perkebunan sawit.
Meskipun secara luasan perkebunan sawit terbesar masih berada di Sumatera, ujar Monik, tetapi ambisi investasi yang masif bergerak ke Papua dan menjadi salah satu alasan penelitian ini dilakukan. Yaitu, untuk menegaskan adanya praktik pelanggaran yang sudah terjadi dan belum diangkat selama ini.
“Tidak kalah penting, perkebunan kelapa sawit tidak hanya menimbulkan konflik soal tanah, tetapi juga dari sisi ketenagakerjaan. Bagaimana dengan orang lokal atau masyarakat adat Papua yang jadi pekerja dengan sistem perusahaan yang tidak memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan (K3). Apalagi terkait jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, jaminan sosialnya. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk memaparkan temuan yang kami dapatkan dari lokasi penelitian,” tuturnya.
Kata Monik, hasil dari penelitian yang dilakukannya bersama tim peneliti Djojodigoeno menemukan adanya ketidaktaatan hukum kepada perusahaan sawit yang aktif beroperasi di wilayah Merauke dan Boven Digoel, Papua Selatan.
Paling mencuat adalah izin usaha perkebunan yang mereka dapatkan pada beberapa perusahaan keluar pada tahun 2013, kemudian sudah dilakukan penanaman dan perekrutan pekerja, tapi pelepasan kawasan hutan baru dilakukan setelahnya, dan bahkan HGU (Hak Guna Usaha) oleh perusahaan belum bisa dipastikan kapan diperolehnya. Ini menjadi satu indikasi perusahaan sawit melanggar prosedur hukum karena berbuat tidak sesuai dengan aturan.
Masuknya perusahaan sawit itu membuat masyarakat adat Papua di Merauke dan Boven Digoel semakin menjauh dari relasi hidupnya dengan tanah. Kemudian membuat mereka hidup dalam keputusasaan dan pasrah. Keterasingan masyarakat adat atau orang asli Papua dari tanahnya membuat atau memaksa mereka mencari sumber penghidupan yang lain.
Misalnya, kata Monik, orang yang sudah kehilangan tanahnya karena sudah dikuasai oleh perkebunan sawit, maka mereka menggantungkan hidupnya bekerja ke perusahaan. Alasan karena ingin bertahan hidup dalam wilayahnya, mereka terpaksa tinggal di barak atau tempat tinggal yang disediakan perusahaan, dengan syarat mereka harus bekerja di perusahaan.
“Dan itulah yang menjadi alasan mereka harus bekerja di perkebunan sawit,” ujarnya.
Untuk menjawab apakah ini masuk dalam kategori kerja paksa, Monik dan kawan-kawan menggunakan standar pendekatan ILO, dengan 11 indikator, dari pemanfaatan kerentanan secara negatif, pembohongan, pembatasan gerak, kondisi kerja dan hidup yang menyiksa, hingga lembur yang berlebihan.
“Dari 11 indikator menurut standar ILO ini, jika satu atau dua dari 11 indikator ditemukan di lapangan, maka perusahaan tersebut bisa diadukan karena telah melakukan kerja paksa,” jelas dosen UGM itu.
Nailul Amany, bagian dari tim peneliti Djojodigoeno dan pengajar di Fakultas Hukum UGM, menegaskan, temuan mereka tentang kerja paksa terhadap masyarakat adat Papua itu memang terjadi. Dari 11 indikator ILO yang dipakai dalam analisis kerja paksa, ada 5 indikator yang memenuhi syarat.
“Kami menemukan terjadi kerja paksa di tiga perusahaan yang kami teliti. Dua di Merauke dan satu perusahaan kelapa sawit di Boven Digoel. Kami menemukan adanya pengucilan atau isolasi, misalnya, masyarakat dipaksa bekerja di perkebunan atau perusahaan sawit. Karena tidak ada pilihan dan mereka telah kehilangan tanah karena sudah jadi kebun sawit dan memaksa mereka untuk tinggal, tetapi harus bekerja di perusahaan sawit tersebut. Mereka terpaksa bekerja karena mereka berada di situasi terkucil. Karena mereka berada di situasi seperti itu. Mau tidak mau mereka harus bekerja. Ditambah tidak ada transportasi umum sebagai transportasi publik. Akses ke fasilitas umum juga sangat jauh,” tutur Nailul.
“Indikator lainnya yang ditemukan adalah pemanfaatan kerentanan secara negatif, lilitan utang, kondisi kerja dan hidup yang menyiksa, serta lembur yang berlebihan.”
“Indikator lainnya yang ditemukan adalah pemanfaatan kerentanan secara negatif, lilitan utang, kondisi kerja dan hidup yang menyiksa, serta lembur yang berlebihan.”
Nailul menyinggung konstruksi hukum Indonesia belum memasukan kerja paksa dan tak ada aturan spesifik yang mengatur tentang kerja paksa. Tetapi, Indonesia sudah meratifikasi konvensi kerja paksa.
“Kalau membedah dari 11 indikator di atas, lembur berlebihan, di Undang-undang ketenagakerjaan kita mengatur apa itu lembur yang berlebihan. Juga soal kekerasan fisik dan kekerasan seksual, di Undang-undang ketenagakerjaan sudah diatur apa itu kekerasan fisik dan seksual,” jelasnya.
Nailul menerangkan, kajian ini menyoroti kerja paksa yang terjadi dalam relasi kerja, antara pemberi kerja atau perusahaan dengan pekerja. Jika terjadi kekerasan fisik antar pekerja, itu tidak mengindikasikan sebagai kerja paksa. Karena kekerasan fisik yang terjadi itu bukan hubungan kerja atau relasi kerja dengan perusahaan atau pemberi kerja, melainkan kejadian antara kolega kerja.
Tak itu saja, sebab masih ada temuan lain.
Kata Monik, “Kehilangan tanah bagi masyarakat adat Papua menyebabkan orang-orang dulu tinggal di dusun dan kampung, sekarang tinggal di barak menyebabkan relasi sosial berubah. Ditambah orang bekerja dari pagi sampai sore. Terjadi kelelahan dan membuat aktivitas berkumpul bersama keluarga dan kerabat sudah kurang. Hal ini membuat masyarakat adat menjadi rentan. Menghasilkan dampak sosial budaya akibat kehilangan tanah.”
Franky Samperante, direktur eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, mengatakan, studi kajian ini juga menjelaskan bagaimana kerja paksa pada masyarakat adat Papua yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Hubungan kedekatan atau hubungan erat antara tanah dan orang Papua yang kemudian melepaskan tanahnya, lalu bekerja di kebun sawit dan memiliki hubungan kerja dengan perusahaan sawit adalah poin penting dari penelitian.
“Kedua penelitian ini penting karena mengangkat isu-isu kritis yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, perlindungan pekerjaan, keberlanjutan lingkungan, serta identitas budaya pangan masyarakat adat dalam relasi dengan tanah dan ruang hidup khususnya bagi masyarakat adat Papua,” urainya. []
