MultimediaBerita FotoBERITA FOTO: Pembangunan SD di Kabupaten Tambrauw yang Mangkrak

BERITA FOTO: Pembangunan SD di Kabupaten Tambrauw yang Mangkrak

TAMBRAUW, SUARAPAPUA.com — Proyek pembangunan tiga ruang kelas baru (RKB) di Sekolah Dasar (SD) Negeri Warmandi, distrik Abun, kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, yang mulai dikerjakan sejak tahun 2023 masih terbengkalai.

Pembangunan tiga RKB di sekolah yang terletak di kampung Syukwo, distrik Abun, itu belum selesai dikerjakan. Masyarakat setempat menduga adanya praktik korupsi yang menyebabkan tertundanya penyelesaian proyek ini. Karena itu, Tipikor Polda Papua Barat Daya, Polres Tambrauw, DPRK bersama Dinas Pendidikan kabupaten Tambrauw diminta selidiki proyek ini.

Baca Juga:  Saksi Kunci Ungkap Dugaan Pelibatan Polisi Dalam Penganiayaan Direktur Panah Papua

Pihak legislatif juga diharapkan dapat menjalankan tugas pokoknya untuk mengawal setiap pembangunan di wilayah pemerintahan kabupaten Tambrauw. Sebab menurut masyarakat, ada banyak persoalan yang terjadi di kabupaten Tambrauw.

“Jangan nanti pemilihan lalu datang cari kita masyarakat di kampung-kampung, setelah itu lupa kami masyarakat,” ujar seorang warga kampung Syuko kepada Suara Papua, Sabtu (8/3/2025).

Baca Juga:  Seluruh Tanah Papua Perlu Ada Sekolah Adat

Masyarakat kampung Syukwo berharap pembangunan tiga RKB di SD Negeri Warmandi ini segera diselesaikan agar dapat digunakan untuk proses belajar mengajar.

“Kami masyarakat hanya mau sekolah ini selesai dibangun, dan fasilitas dipenuhi supaya anak-anak kami belajar dengan baik,” harapnya

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, tidak ada satupun pekerja yang ditemukan di lokasi pembangunan. Selain tidak ada aktivitas pembangunan, juga tidak terlihat material pembangunan.

Baca Juga:  Data Korban MD dan Luka-luka di Distrik Angguruk

Salah satu ruangan hanya dipasang beberapa tehel saja. Sementara dua ruangan lainnya masih berlantai tanah. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Vanuatu Kembali Angkat Situasi HAM Papua di PBB

0
“Kami mengulangi seruan yang dibuat oleh para pemimpin kami di Pasifik kepada Komisaris Tinggi dan Indonesia untuk menyepakati tanggal kunjungan ahli independen komisioner tinggi ke tanah Papua dan melaporkan kepada Dewan HAM tentang situasi hak asasi manusia di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia,“ kata diplomat Vanuatu itu.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.