Ini 28 Tuntutan Hari Perempuan Internasional, Termasuk Menolak Program MBG di Tanah Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Aliansi Perempuan dan Rakyat Melawan dari sejumlah Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Pembebasan Malang, dan Aksi Kamisan Malang menggelar aksi damai dalam rangka Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret di Malang pada, Sabtu (8/3/2025).

Aksi itu dilakukan dengan tema ‘Perempuan di Garis Depan dan Membangun Kesadaran Rakyat’.

Dalam aksi International Women’s Day tahun 2025 itu, Aliansi Perempuan dan Rakyat Melawan menuntut menuntut sejumlah hal. Terutama menuntut agar menciptakan ruang aman dan inklusif untuk semua gender, Sahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, naikkan UMR buruh perempuan, berikan cuti haid, hamil, dan melahirkan dan kuota 50 persen untuk perempuan di semua jabatan publik.

Berikan hak tanah, fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat pengungsian eks Timor-Timot, hentikan penggusuran terhadap masyarakat Barabaraya, Pakel, Padang Halaban, Jemboran, dan Naghale.

Buka akses jurnalis lokal, nasional dan internasional di West Papua. tolak transmigrasi di tanah Papua, tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua, tutup seluruh perusahaan di tanah Papua, tolak daerah otonomi baru di tanah Papua. Tolak makan bergizi gratis sebagai program prioritas dan berikan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat dan tolak serta hentikan proyek strategis nasional.

Dengan demikian, Aliansi Perempuan dan Rakyat Melawan menuntut 28 pernyataan;

1. Ciptakan ruang Aman dan inklusif untuk semua gender.
2. Sahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga.
3. Naikkan UMR buruh perempuan.
4. Berikan cuti haid, hamil, dan melahirkan.
5. Kuota 50 persen untuk perempuan di semua pejabat publik.
6. Usut tuntas tragedi kanjuruhan.
7. Berikan keadilan untuk korban perempuan dan anak dalam tragedi kanjuruhan.
8. Aborsi aman untuk korban kekerasan seksual.
9. Menuntut komitmen institusi pendidikan dalam mengusut kasus kekerasan seksual.
10. Tunaikan hak perempuan dan anak dalam pengungsian dari dampak agraria.
11. Berikan hak tanah, fasilitas pendidikan & kesehatan bagi masyarakat pengungsian eks tim-tim.
12. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah & bervisi kerakyatan.
13. Berikan kesehatan gratis yang berkualitas.
14. Stop perampasan tanah adat & sahkan UU masyarakat adat.
15. Hentikan penggusuran terhadap masyarakat barabaraya, pakel, Padang Halaban, Jemboran, dan naghale.
16. Hentikan keterlibatan lembaga agama dalam eksploitasi alam.
17. Sahkan UU perampasan aset bagi para koruptor.
18. Tolak program makan bergizi gratis di tanah Papua.
19. Buka akses jurnalis lokal, nasional dan internasional di West Papua.
20. Tolak transmigrasi di tanah Papua.
21. Tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua.
22. Tutup seluruh perusahaan di tanah Papua.
23. Tolak daerah otonomi baru di tanah Papua.
24. Tolak makan bergizi gratis sebagai program prioritas & berikan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.
25. Tolak & hentikan PSN (Proyek Strategis Nasional).
26. Tarik militer dari ranah-ranah sipil.
27. Tolak revisi UU TNI.
28. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.