JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua disikapi tegas Meki Nawipa, gubernur provinsi Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bahkan mempertanyakan apa artinya Otsus di Tanah Papua jika dana Otsus dipangkas pemerintah pusat.
Dalam rapat kerja (Raker) dalam rangka laporan Menteri Dalam Negeri terhadap perkembangan empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan laporan empat gubernur dari Tanah Papua yang digelar di ruang sidang Komisi II DPR, Jakarta, Kamis, (13/3/2025), Meki menyampaikan keresahan masyarakat bersama pemerintah daerah seiring kebijakan pemangkasan anggaran tersebut.
“Undang-undang Otonomi Khusus Papua itu kan berdiri sendiri. Jadi, kalau pangkas dana alokasi umum (DAU), sekarang ini yang terjadi adalah [dana] Otsus juga dipangkas. Selagi kami dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua, kita sudah kasih Otsus dan kamu silakan jalan. Tetapi hari ini yang terjadi, dana Otsus dipangkas, DAU dipangkas, DAK dipangkas. Hari ini kami bicara evaluasi dua atau tiga tahun terakhir, kantor tidak bisa kita bangun, semua tidak bisa dibangun. Karena apa arti Otonomi Khusus itu ada kepada kita? Kalau Otonomi Khusus dikasih, ya kasih full sama kita. Jadi kita itu spesial, khusus sama dengan Aceh,” tuturnya.
Meki Nawipa mengaku sangat kesal dengan kebijakan tersebut karena akan berdampak langsung terhadap program kerja yang mau dijalankan sesuai kampanye politik pada Pilkada serentak 2024.
“Saya rasa miris begitu [dengan kebijakan pemangkasan anggaran].”
Perbedaan perlakukan antara Aceh dan Papua juga disinggung Meki Nawipa.
“Gubernur Aceh dilantik di Aceh. Kita Papua dilantik di Jakarta. Pelantikan saja seperti begitu. Apalagi yang lain,” ujarnya menyoroti.
“Selagi Aceh, saya 15 tahun pilot dan pernah terbang dari Banda Aceh, Pidie, Lokseumawe, dan seterusnya.”
Gubernur Meki Nawipa menegaskan, “Daerah di Aceh tidak separah kita di Papua. Kalau di Papua, semua harus pakai pesawat, semua pakai helikopter. Tantangan yang besar. Maka, ini tanggung jawab Komisi Dua dan kita semua.”
DPR terutama Komisi II diminta agar menyuarakan keluhan terhadap kebijakan pemerintah pusat.
“Dari ruang inilah, daerah otonom baru (DOB) terbentuk. Dari ruang inilah, orang Papua dibela, dibantu. Saya berharap supaya dengan semua ini, pada pertemuan kali ini, bukan menjadi evaluasi, tetapi batu loncatan buat kita untuk bagaimana kita memulai melupakan yang lama dan memulai yang baru, meletakan fondasi supaya besok harus lebih baik dari hari ini,” ujar Meki Nawipa.
Raker Komisi II DPR dihadiri wakil Mendagri Ribka Haluk, juga tiga gubenur lain di Tanah Papua. []
