JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ikatan Pelajar Mahasiswa Moni Intan Jaya (IPMMI) di Kota Studi Makassar, Selawesi Selatan gelar aksi demo damai di kantor DPR Provinsi Sulawesi Selatan pada, Jumat (14/3/2025).
Dalam aksi itu pihaknya diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRP Sulawesi Selatan.
Aksi itu mereka menuntut aparat keamanan segera adili dan memecat oknum yang diduga pelaku penembakan almarhum Goliat Sani, tukang ojek di Intan Jaya yang tertembak meninggal dunia pada 27 Februari 2025.
Kabinet Presiden Prabowo segera selesaikan pelanggaran HAM di seluruh tanah Papua, menolak pemekaran DOB Kabupaten Kemanduga di kabupaten Intan Jaya, menolak pembangunan Kodim di Silatugapa, Kabupaten Intan Jaya, hentikan perencanaan eksploitasi Blok B Wabu dan sejumlah poin lainnya.
Nopir Mirip, Koordinator Lapangan aksi tersebut menyatakan, salah satu cadangan emas terbesar yang teridentifikasi di Indonesia terletak di Kabupaten Intan Jaya, daerah yang selama ini menjadi titik banyak terjadinya korban warga sipil.
Bahkan warga sipil di Kabupaten Intan Jaya dibatasi pergerakan, baik secara langsung maupun menggunakan pesawat drone. Dimana semua pergerakan diintai membuat ruang gerak warga jadi sulit.
“Pengumuman pemerintah Indonesia mengenai niatannya untuk mengeksploitasi cadangan emas yang sangat besar tersebut menimbulkan risiko yang signifikan terhadap hak asasi orang asli Papua, yang kini sudah terancam rasa tidak aman dan penindasan. Emas tersebut terletak di Blok B Wabu di Intan Jaya,
Dikatakan, sejak skhir 2019, terjadi peningkatan intensitas konflik bersenjata yang berlangsung sekian lama antara kelompok pro-kemerdekaan Papua dan pasukan keamanan Indonesia. Sejak tahun itu, konflik terus muncul dan terjadi peningkatan pasukan keamanan di Intan Jaya.
Sejauh ini kata dia terdapat sekitar 17 pos keamanan di distrik Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, di mana sebelum Oktober 2019 hanya terdapat dua pos.
Peningkatan ini juga disertai dengan pembunuhan di luar hukum, penggerebekan, serta pemukulan yang dilakukan aparat terhadap warga sipil yang menciptakan iklim kekerasan, intimidasi, dan ketakutan secara umum.
Serupa disampaikan Pesiago, wakil korlap aksi mahasiswa di Kota Makassar. Katanya, orang asli Papua di Intan Jaya kini menghadapi berbagai batasan saat melakukan kegiatan hari-hari dan banyak yang merasa meninggalkan komunitas mereka demi mendapatkan keamanan di kota lain, seperti Nabire, Timika dan di hutan.
Kata Pesiago, terjadinya konflik di Intan Jaya menjadi perhatian khusus karena memang memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM tanah Papua. Sejak aneksasi Papua ke Indonesia, konflik telah dimulai hingga hari ini.
“Intan Jaya merupakan Kabupaten di Papua Tengah dengan angka pembunuhan atau penembakan tertinggi di luar hukum selama tahun 2020 dan 2021. Sebanyak 8 kasus dengan 12 korban pembunuhan di luar hokum. Data ini mewakili seperempat dari total jumlah korban pembunuhan di luar hukum yang terjadi di seluruh wilayah (termasuk provinsi Papua dan Papua Barat) dalam kurun waktu yang samam,” kata Pesiago.
Kondisi ini kata dia jelas menunjukkan eskalasi jika dibandingkan dengan masa lampau.
Atas situasi yang semakin hari semakin memburuk katanya pemerintah merencanakan pemekaran kabupaten baru Kemanduga dari Kabupaten Intan Jaya. Tetapi kami melihat ini sebagai upaya negara untuk eksploitasi Blok B Wabu .”
Jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya tercatat 137,34 ribu jiwa data per 2024. Data itu keseluruhan yang sudah mengungsi ke berbagai daerah seperti Nabire, Timika dan daerah lain-lain.
Artinya di balik pengiriman aparat militer dan pemekaran kabupaten baru Kemanduga dari kabupaten Intan Jaya adalah bertujuan untuk memudahkan eksploitasi Blok B Wabu.
“Oleh sebab itu kami ikatan pelajar mahasiswa Intan Jaya kota studi Makassar menyatakan sikap penolakan.”
Berikut pernyataan sikap pelajar dan mahasiswa Moni Intan Jaya di Makassar.
- Dengan tegas menolak pemekaran DOB Kabupaten Kemanduga di Kab. Intan Jaya.
- Mendesak aparat TNI dan Polri adili dan memecat pelaku yang diduga penembak Goliath Sani.
- Tolak pembangunan Kodim di Silatugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- Kabinet Prabowo segera selesaikan pelanggaran HAM di seluruh tanah Papua.
- Hentikan perencanaan eksploitasi Blok B Wabu di Intan Jaya.
- Meminta Komnas HAM RI untuk segera membentuk tim investasi atas kasus pembunuhan Alex Sondegau dan Guliat Sani.
- Tarik kembali militer organik dan non-organik di daerah Intan Jaya dan seluruh tanah Papua.
- Hentikan intimidasi, kriminalisasi dan membunuh masyarakat sipil di Intan Jaya dan seluruh tanah Papua.
- Berikan pendidikan gratis di seluruh tanah Papua.
- Jika tidak ditindaklanjutin aspirasi ini, maka mahasiswa Moni di Makassar akan melakukan mobilisasi massa yang lebih sebesar untuk menggelar aksi besar.
Pemda Intan Jaya Menolak pemekaran DOB dan Block B Wabu
Bupati Kabupaten Intan Jaya, Anes Maisini dalam pernyataannya di hadapan ribuan ASN dan aparat TNI/Polri di lapangan sepakbola Yokatapa pada 13 Maret 2025 mengatakan, sepanjang Kabupaten tersebut ketika dilakukan pembangunan, tidak ada yang namanya pemekaran.
“Saya sudah komentar bahwa sepanjang pembangunan tidak ada pemekaran. Saya salah satu aktivis, aibon yang sekarang saya jadi bupati. Block Wabu tidak ada,” kata bupati Maisini yang disambut tempuk tangan.
