Yuguru Bukan Tempat Perang, Warga Nduga Tolak Kehadiran Tim Taipur

0
170

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kedatangan pasukan militer Indonesia di kampung Yuguru, distrik Mebarok, kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, sejak 18 Januari 2025 lalu, ditentang warga masyarakat setempat. Mereka menolak kehadiran militer di sana, karena Yuguru bukan tempat perang antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/Polri).

Dalam pernyataan sikap dan permintaan warga Yuguru, ditegaskan, pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto segera tarik kembali pasukan militer Indonesia dari kampung Yuguru, sebab Yuguru adalah tempat pengungsi masyarakat sipil.

“Kami minta bapak presiden Indonesia Prabowo Subianto segera tarik pasukan militer Indonesia dari Yuguru. Daerah Yuguru adalah tempat pengungsi masyarakat, bukan wilayah perang TPNPB dan TNI/Polri.”

Pernyataan tersebut disampaikan masyarakat Yuguru saat Nyamuk Karunggu sebagai koordinator umum Sekolah Rakyat Nuwi Nindi Yuguru Nduga (SRNNYN) Papua Pegunungan bersama tim melakukan investigasi lapangan terkait pendropan militer di Yuguru, 19 Februari 2025.

Adapun pernyataan sikap lainnya, wilayah perang antara TPNPB dan TNI/Polri adalah Keneyam sampai Habema. Karena itu, penempatan militer di Yuguru dianggap melanggar hukum Humaniter Internasional.

ads

Masyarakat Yuguru juga menyatakan menolak pos militer Indonesia Taipur di Yuguru.

Jika tiga tuntutan tadi tak segera dipatuhi presiden Indonesia bersama TNI/Polri, maka masyarakat menyampaikan beberapa pendapat demi menghindari konflik kembali menyalak di kabupaten Nduga.

Andai suatu saat TPNPB Kodap lll Ndugama Derakma membunuh atau merampas senjata milik aparat keamanan Indonesia di Yuguru, jangan salahkan siapapun. Begitu pula jika terjadi pembunuhan atau perampasan senjata jangan juga kejar ataupun tembak warga sipil di Yuguru, tetapi kejarlah TPNPB, karena sebelumnya masyarakat telah mengingatkan untuk tak membangun pos militer di Yuguru.

Baca Juga:  Mahasiswa Papua di Manado Minta Komnas HAM RI Investigasi Kematian Goliat Sani di Intan Jaya
Masyarakat tolak pembangunan pos militer di Yuguru, distrik Mebarok, kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. (Supplied for Suara Papua)

Selain itu, anggota Tim Taipur juga diminta tak bertanya-tanya tentang keberadaan Yordan Nyamuk Karunggu kepada warga Yuguru, karena dia bukan kombatan, melainkan seorang mahasiswa.

Sebelum pasukan militer ditarik dari Yuguru, tak diizinkan pesawat sipil masuk Yuguru, karena masyarakat takut sama pasukan keamanan Indonesia.

Poin ini ditegaskan untuk menghindari kemungkinan buruk karena selama militer Indonesia masih ada, lalu izinkan pesawat masuk Yuguru, tak terjadi aksi baku tembak dengan TPNPB Kodap lll Ndugama Derakma.

Masyarakat juga minta Edison Gwijangge sebagai tim pembebasan Pilot Philips Mark Mehrten segera tarik pasukan militer yang diturunkan di Yuguru. Tim bersama Edison Gwijangge juga didesak untuk segera bertanggungjawab atas ketakutan warga Yuguru lantaran kehadiran militer bersama perlengkapan perang.

Laporan warga menyebutkan, 23 helikopter mendarat di gunung Nalkuru, Yuguru. Gunung Nalkuru tak jauh dari lapangan terbang Yuguru, tetapi setelah dari gunung Nalkuru, 23 helikopter menuju lapangan terbang Yuguru.

Pasukan militer mendatangi rumahnya Etina Wandikbo bersama 5 anaknya. Dibawah todongan senjata, seluruh anggota keluarga diminta kosongkan rumah.

Kepada mama Etina dan anak-anaknya juga ditanya banya hal, termasuk bertanya: apakah kenal Ibet, klasis Yuguru Sablik Karunggu, dan Yordan Nyamuk Karunggu?.

Satu keluarga itu diminta ambil Alkitab milik almarhum Pendeta Nonmaksu Kogoya, kemudian menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mama Etina dan anak-anak tak baca Alkitab, sehingga pasukan militer tertawa lepas.

Selanjutnya lapangan terbang Yuguru dijadikan pos militer bernama “Tim Taipur Titik Kuat Yuguru” yang dipimpin tiga komandan, yaitu Jhonatan, Chris, dan Maleo.

Baca Juga:  ULMWP Apresiasi Negara-Negara Pasifik yang Angkat Situasi HAM Papua di PBB

Sedangkan, kantor distrik Mebarok, kampung Yuguru, disulap jadi pusat pos militer.

Terdata juga lima titik pos militer di Yuguru. Yaitu pos Wisigi perbatasan distrik Mebarok dengan distrik Paro, pos di gunung Karowa perbatasan distrik Mebarok dengan distrik Mapenduma, pos di gunung Esa perbatasan distrik Mebarok dengan distrik Mugi, pos di gunung Paul, dan pos Tim Taipur Titik Kuat di Yuguru.

Dengan situasi itu, distrik Yuguru dalam kurungan pasukan militer Indonesia.

Adapun rumah warga yang dijadikan pos militer adalah rumah kepala desa Ngenamba Letus Karunggu, satu Puskesmas, satu rumah sakit, rumah Elianus Gwijangge kepala desa Lumurak, rumah Elipus Gwijangge kepala desa Yuguru, dan rumah Rutni Wandikbo.

Rumah Etina Wandikbo dibakar. Gedung SD Negeri 1 Yuguru dijadikan penjaga pos militer. Begitupun kantor distrik dan rumah almarhum Pendeta Nonmaksu Kogoya juga ditempati pasukan militer tanpa izin kepala distrik Mebarok.

Selain itu, 10 ekor babi piara milik mama Etina Wandikbo dibunuh.

Data barang-barang milik kepala-kepala desa dan warga Yuguru yang diambil, antara lain:

  1. Kepala desa Ngenamba Letus Karunggu: satu chainsaw, satu drum bensin, 120 daun seng, bantal dan semua peralatan rumah.
  2. Kepala desa Lumurak Elianus Gwijangge: rumah dibongkar satu sensor dan peralatan rumah.
  3. Sarana belajar anak-anak sekolah dan warga, yakni buku-buku, papan tulis, parang, kapak, anak panah, senapan ingin dan barang milik warga diangkut dengan helikopter menuju Timika.
Sikap masyarakat Yuguru, distrik Mebarok, kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. (Supplied for Suara Papua)

Soasoa Karunggu, komandan operasi Batalion Yuguru TPNPB Kodap III Ndugama Derakma, menyatakan, Yuguru bukan wilayah perang antara TPNPB dan TNI/Polri. Yuguru adalah tempat pengungsi warga Nduga 12 distrik, sehingga pendropan militer di sana dianggap melanggar hukum Humaniter Internasional, apalagi rumah sakit, Puskesmas, dan gedung sekolah dibakar.

Baca Juga:  Dinilai Bermasalah, Senator PFM Tolak Mutasi Kapolres Bintuni Jadi Kabid Propam Polda PBD

Kemudian, rumah kepala desa dihuni pasukan militer, barang-barang milik warga dirampas, dan kantor distrik Mebarok dijadikan pos militer, merupakan pelanggaran HAM dan hukum Humaniter Internasional.

Kehadiran pos Taipur menakutkan warga Yuguru, turut menambah rasa trauma, mengganggu psikologis karena selama ini tak pernah melihat tentara dengan alat perang lengkap, diturunka dari helikopter.

Sejak 18 Januari 2025, 23 helikopter menurunkan pasukan militer bersama peralatan perang. Setelahnya dalam satu hari 4 sampai 5 helikopter mendarat di Yuguru. Setiap hari helikopter militer TNI ramai di sana.

Warga Yuguru mengaku sangat ketakutan dengan situasi tersebut. Apalagi semua barang mereka diperiksa dibawah todongan senjata.

“Kami juga dipaksa untuk ucapkan ‘NKRI harga mati, dan Yuguru Indonesia’. Pasukan militer ajarkan harus begitu,” kata warga setempat.

Warga juga mengaku pernah ditanya tentara, apakah kenal Yordan Nyamuk Karunggu?.

Tanggal 11 Februari 2025, Pangdam ke Yuguru, juga bertanya kepada warga setempat, dimana Nyamuk Karunggu?.

Akibat kehadiran militer di Yuguru, warga ketakutan. Sembilan kampung, yakni Sabiem, Unggutmu, Borom, Kerambuwanit, Yimiri 1, Yimiri 2, Nunggupuksarak, Kuib, dan Tunggirid, kosong tanpa penghuni, karena warga menyelamatkan diri ke hutan.

Warga 9 kampung masih ada di hutan, karena takut dengan tembakan, takut juga dengan bunyi helikopter, dan takut dengan kehadiran pasukan militer bernama Taipur Indonesia di Yuguru. []

Artikel sebelumnyaKomunikasi Publik Lenis Kogoya Diminta Diperbaiki
Artikel berikutnyaUskup Terpilih Keuskupan Timika Segera Dilantik, Johannes Rettob Ketua Panitia