DOGIYAI, SUARAPAPUA.com — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, menggelar forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2026, Rabu (19/3/2025) di aula Koteka Moge, Moanemani, distrik Kamuu.
Sambutan tertulis bupati Dogiyai Yudas Tebai yang dibacakan wakil bupati Yuliten Anouw sebelum membuka secara resmi forum tersebut, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD tahun anggaran 2026 untuk menyelaraskan usulan program kerja dari berbagai komponen masyarakat.
“Forum ini bertujuan menyelaraskan usulan program kerja dari berbagai komponen masyarakat dengan visi, misi dan program prioritas bupati dan wakil bupati periode 2025-2030, sehingga tidak tumpang tindih dalam perencanaan pembangunan daerah. Ini momentum strategis kita semua, para peserta untuk membahas dan menyepakati target dan indikator prioritas pembangunan tahun 2026. Forum juga wadah penting mempelajari dan berdialog tentang visi, misi dan prioritas bupati dan wakil bupati Dogiyai,” tuturnya.
Visi bupati dan wakil bupati yakni “mewujudkan masyarakat Dogiyai yang cerdas, kuad dan maju bersama”. Serta misinya terdapat beberapa hal.
Pertama, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Kedua, meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, aman dan demokrasi.
Ketiga, meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, efektif, efisien, proporsional, akuntabel dan transparan.
Keempat, meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya daerah, investasi, pariwisata, dan daya saing daerah yang berwawasan lingkungan.
Kelima, meningkatkan dan mengembankan infrastruktur wilayah dan utilitas lainnya sesuai dengan tata ruang yang memiliki daya dukung lingkungan.
Untuk itu, bupati melalui wabup minta agar forum perlu memperhatikan prioritas nasional yaitu Asta Cita yang harus diseriusi dan dimasukkan di dalam dokumen perencanaan. Diantaranya pengendalian inflasi daerah, swasembada pangan, penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Hal ini sangat penting dilakukan guna memudahkan penyesuaian dengan tugas dan fungsi OPD. Tugas dan fungsi tersebut kemudian akan diterjemahkan di dalam RPJMD (Rencana pembangunan jangka menengah daerah) dan rencana strategis OPD tahun 2025 hingga 2030,” lanjut Anouw.
Karena forum ini sangat penting dan menentukan pembangunan tahun anggaran 2026, wabup menyampaikan beberapa pesan dan harapan.
Pertama, semua kepala OPD tanpa kecuali dapat mengikuti forum dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan waktu dengan baik untuk menyusun program kerja sesuai visi dan misi bupati dan wakil bupati.
Kedua, forum ini dapat digunakan untuk berdialog antara Bappeda Litbang dan OPD untuk mencari format perencanaan yang tepat, sehingga ada kesamaan pandangan dalam perencanaan pembangunan tahun 2026.
Ketiga, pimpinan OPD dapat memperhatikan dan mengakomodir usulan dari Musrenbang tingkat distrik dan pokok pikiran DPRD untuk dimasukan di dalam rencana kerja (Renja) OPD tahun 2026.
Keempat, Bappeda Litbang segera menyusun RPJMD kabupaten Dogiyai tahun 2025-2030 agar pimpinan OPD juga dapat menyusun Renstra OPD. RPJMD dan renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD tahun 2026-2030.
“Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam forum ini tercapai pemahaman yang sama, sehingga penyusunan RKPD tahun anggaran 2026 berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Sementara itu, Yakobus Dogomo, kepala Bappeda & Litbang kabupaten Dogiyai, dalam sambutannya, mengatakan, forum ini salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD tahun 2026 yang sesuai amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Permendagri nomor 86 tahun 2017.
Digelarnya forum tersebut menurutunya untuk sinkronkan hasil Musrenbang distrik, pokok pikiran (Pokir) DPRD serta visi, misi dan program prioritas bupati dan wakil bupati agar pimpinan OPD dapat mengakomodirnya di dalam Renja OPD sesuai kemampuan anggaran di masing-masing OPD.
“Forum OPD ini sangat penting karena akan dibahas tata cara perencanaan melalui diskusi terkait persoalan perencanaan pembangunan daerah. Dengan begitu, semua pimpinan OPD memiliki pemahaman utuh dalam menyusun Renja tahun 2026,” kata Dogomo.
Dalam forum tersebut, pihaknya akan memfasilitasi pimpinan OPD untuk memperhatikan usulan dari distrik, Pokir DPRD serta visi, misi dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini penting agar saat Musrenbang tingkat kabupaten Renja OPD yang sudah tersinkron dokumen perencanaan dapat mengakomodir usulan berbagai komponen masyarakat.
Selain itu, lanjut Yakobus, dalam perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah, provinsi dan nasional sangat penting. Hal ini dilakukan agar daerah mendukung agenda pembangunan yang ditetapkan di tingkat provinsi dan nasional. Salah satunya adalah Asta Cita.
“Ketika terjadi sinkronisasi dan harmonisasi agenda pembangunan antara daerah dan nasional, target pembangunan daerah maupun nasional mudah dicapai. Karena itu, dalam forum OPD akan dibahas juga program prioritas nasional dan daerah.”
Yakobus Dogomo menyebut forum ini sangat penting dan strategis untuk menentukan pembangunan lima tahun ke depan.
Oleh karenanya, pimpinan OPD dapat memastikan keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dari bupati dan wakil bupati periode 2025-2030 dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari distrik dan Pokiro DPRD.
Selain itu, hasil Musrenbang distrik dan Pokir DPRD akan direkomendasikan ke pimpinan OPD sesuai tupoksi dan skala prioritas, sehingga pimpinan OPD mengakomodir di dalam Renja OPD 2026 sesuai ketersediaan kemampuan anggaran.
Bappeda juga akan menggelar Musrenbang RKPD reguler dan Otsus pada hari Rabu-Kamis (26-27/3/2025), sehingga pimpinan OPD segera menyusun Renja OPD dan RAP Otsus 2026 sesuai pagu dana tahun berjalan.
“Mudah-mudahan dalam forum ini dapat menghasilkan gagasan-gagasan yang berbobot, sehingga penyusunan RKPD kabupaten Dogiyai tahun 2026 dapat berjalan dengan baik dan outputnya pun tercapai,” imbuh Dogomo.
Selain para kepala OPD, hadir pula Sekda Dogiyai Drs. Petrus Agapa, staf ahli bupati, dan para asisten. Juga direktur, kepala bagian, dan 10 kepala distrik di lingkungan Pemkab Dogiyai. []
