JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Presiden Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Menase Tabuni memgapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada negara-negara Pasifik yang telah mengeluarkan pernyataan tentang situasi hak asasi manusia (HAM) di Dewan HAM PBB pada 16 Maret 2025.
Negara-negara Pasifik yang angkat situasi HAM di Tanah Papua di PBB adalah Negara Republik Vanuatu, Negara Federasi Micronesia, Kepulauan Marshall, Nauru dan Samoa
“Saya mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada negara-negara Pasifik. Mereka adalah Republik Vanuatu, Negara Federasi Micronesia, Kepulauan Marshall, Nauru dan Samoa yang telah menyampaikan keprihatinan dan menyoroti situasi pembela hak asasi manusia di tanah Papua Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada sesi dialog interaktif dengan Pelapor Khusus untuk Pembela Hak Asasi Manusia pada pertemuan ke-18 Sidang ke-58 Dewan Hak Asasi Manusia pada 16 Maret 2025,” tukas Tabuni, Presiden Eksekutif ULMWP dalam pernyataannya yang diterima Suara Papua pada 20 Maret 2025.
Tabuni menegaskan bahwa “bangsa Papua tidak punya masa dengan Indonesia. Bersama Indonesia orang Papua akan Habis. Karena itu, kami terus menyerukan solidaritas dan perhatian internasinal atas bencana Genosida, Etnosida dan Ekosida yang telah terjadi, serta sedang terjadi di tanah West Papua yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia ini,” tukasnya.
Serupa disampaikan Octovianus Mote, Wakil Presiden Eksekutif ULMWP yang bertanggung jawab atas semua lobi dan diplomasi internasional.
Mote, mantan wartawan Kompas ini menyatakan, “ULMWP terus akan terus bekerja keras menggalang dukungan internasional hingga masalah Papua bisa diselesaikan oleh PBB. Sebab masalah Papua satu-satunya yang dimasukan paksa oleh internasional atas kepentingan ekonomi global. Kini waktunya dunia internasional mendukungan suara negara-negara pasifik ini,” kata Mote.
Oleh sebab itu ia menyeruhkan kepada rakyat bangsa Papua, “kami terus menyerukan untuk dukungan moril dan mendukung penuh ULMWP demi mewujudkan hak penentuan nasib sendiri untuk kemerdekaan dan kedaulatan Politik bangsa Papua Barat.”
Sementara Markus Haluk, Sekretaris Eksekutif ULMWP berharap kepada rakyat Papua agar memberitahukan kepada anak-anak untuk tidak mendukung dan mengonsumsi makanan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah Jakarta.
“Kami meminta supaya rakyat Papua tetap mengutamakan makanan lokal, yang merupakan makanan pokok orang Papua, orang Melanesia secara turun temurun,” kata Haluk.
