JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan berbagai kalangan. Di Papua bahkan ada teriakan penolakan dari siswa-siswi yang menuntut pendidikan gratis, bukan makanan gratis. Lantas, siapa penggerak program ini?.
Diketahui publik, pemerintah telah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga inilah pelaksana program MBG.
Struktur BGN diisi para purnawirawan TNI. Mereka dipercayakan di sejumlah jabatan pimpinan.
Sebut saja kepala BGN yang dinakhodai Dadan Handayana. Posisi wakil kepala adalah Mayjen Purn Lodewyk Pusung. Brigjen Purn Sarwono sebagai sekretaris umum. Bagian inspektorat utama, ada Brigjen Purn Jimmy Ginting.
Ini belum dengan posisi yang lainnya. Seperti deputi bidang sistem dan tata kelola, yang dijabat Tigor Pangaribuan. Begitupun deputi bidang penyediaan dan penyaluran nasional, ada Brigjen Purn Suwardi. Deputi bidang promosi dan kerja sama dijabat Nyoto Suwigno. Terakhir, Mayjen Purn Dadang Hendrayudha sebagai deputi bidang pemantauan dan pengawasan.
Kebanyakan dari mereka adalah mantan pejabat Kementerian Pertahanan. Dalam jajaran pejabat, purnawirawan memang banyak mengisi jabatan. Kendati demikian, BGN melakukan mobilisasi TNI dalam pembagian makanan.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan, tugas TNI mencakup tiga aspek utama, yaitu menyediakan fasilitas logistik, operasionalisasi satuan pelayanan pemenuhan, serta monitoring dan evaluasi. Artinya, mereka menyediakan logistik, mereka mendistribusikan, dan mereka juga yang melakukan evaluasi.
Sebagai contoh, Korem 043/Garuda Hitam di Bandar Lampung. Dilaporkan oleh Mabes TNI, mereka mengerahkan 351 Komando Distrik Militer (Kodim), 14 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) dan 41 Pangkalan TNI Angkatan Udara untuk mendukung program MBG.
Di lapangan, program ini telah menghasilkan masalah. Banyak murid yang akhirnya keracunan makanan basi hingga makan daging mentah. Saat bersamaan, mitra-mitra program BGN banyak yang mundur karena tidak dibayar oleh BGN. Itu masalah di permukaan.
Di luar itu, program ini sangat berorientasi bisnis. Dijelaskan dalam aturan pelaksanaannya, bahan pokok untuk program ini minimal 40% harus berasal dari petani di daerah program direalisasikan, sedangkan 60% lainnnya tidak disebutkan dengan jelas dan besar kemungkinan prosesnya dilakukan di bawah meja. Ini membuka potensi korupsi.
Program ini juga sangat korporatis dengan ditunjukkan secara langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi bahwa perusahaan Tiongkok berminat untuk membangun pabrik produksi alat makan di Indonesia. Sinyal ini tidak menutup kemungkinan juga akan mengundang korporasi pangan lainnya.
Program MBG beda dengan yang dijalankan di negara demokratis lainnya.
Di Kuba misalnya, program makan siang secara langsung terintegrasi dengan kurikulum pendidikan, dimana murid akan didorong untuk mengetahui jenis-jenis makanan yang dikonsumsi orang-orang di seluruh dunia dan menentukan sendiri makanan mana yang bergizi bagi mereka. Maka, perlu perencanaan dan integrasi dengan rantai produksi dan distribusi bahan makanan secara nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa program MBG tidak diorientasikan pada bisnis semata seperti kini di Indonesia.
Program MBG merupakan program unggulan presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang diluncurkan awal tahun ini sesuai janji kampanye Pilpres 2024 lalu. []
