SORONG, SUARAPAPUA.com— Himpunan Mahasiswa Pegunungan Tengah (HMPT) di kota studi Sorong, Papua Barat Daya, menyatakan menolak pemberlakuan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua.
Mesak Heluka, koordinator umum, mengatakan, HMPT se-Sorong Raya menolak program MBG lantaran ditemukan beberapa menu makanan yang disajikan lebih banyak mengandung lemak dan gula, sehingga dinilai tidak bergizi dan mengganggu daya ingat anak-anak.
Menurutnya, anak-anak mengkonsumsi glukosa yang tinggi membuat tubuh mulai mati saat mengikuti pelajaran di kelas.
Kata Mesak, pola makan tinggi glukosa secara teratur dapat menyebabkan kerusakan pada mata, ginjal, penyumbatan pembuluh darah dan saraf terganggu dan efek samping lainnya yang akan dirasakan adalah anak cepat marah, lesu, kurang fokus, dan berdampak pada prestasi anak di sekolah menurun.
“Kami HMPT kota studi Sorong dengan tegas menolak program MBG di Tanah Papua. Menu makanannya banyak mengandung lemak dan glukosa itu kurang baik untuk kesehatan dan perkembangan anak. MBG justru merusak konsentrasi anak-anak dalam kelas dan gizi anak-anak,” ujar Mesak kepada Suara Papua, Rabu (19/3/2025).
Sementara itu, Mesak Gobay, mempertanyakan tiadanya rekomendasi dari keterlibatan ahli gizi makanan, bahkan tidak ada survei dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sebagaimana amanat Undang-undang nomor 23 tahun 1992 Pasal 20 tentang perbaikan gizi, dan pasal 21 ayat (1) pengamanan makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar atau persyaratan Kesehatan; ayat 2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label.
“Ini menjadi alasan dan pertanyaan saat ini, mengapa tidak ada rekomendasi dari keterlibatan ahli gizi makanan, juga tidak ada survei yang dilakukan oleh BPOM dan dalam program menu makan bergizi gratis tidak ada izin dari BPOM dan kesehatan yang mengizinkan bahwa menu tersebut halal,” ujarnya.
Mesak menyebut hal tersebut diperparah dengan beredarnya kasus keracunan makanan bergizi yang menimpa murid SD di pulau Jawa.
“Kita ikuti berita tentang keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis, ada 40 siswa SD yang korban. Itu sampai saat ini menjadi sorotan publik. Lagian belum ada titik penyelesaiannya. Hal ini jika dibandingkan dengan kondisi kota dan provinsi di Papua Pegunungan sampai Papua Tengah, termasuk enam provinsi di Papua adalah wilayah terpencil dan sulit medapatkan dukungan publik karen daerah memang daerahnya tidak semua terjangkau oleh media, pembela hukum, dan lainnya, sehingga perlu ada penolakan program makan siang gratis,” tuturnya
Dengan beberapa alasan bahwa program MBG tidak ada rekomendasi atau kajian dari ahli gizi, BPOM, ahli kesehatan dan ahli lainnya, HMPT se-Sorong Raya menurut Mesak, menolak adanya program makan gratis di sekolah.
“Lagi pula sekolah bukan warung makan, tetapi tempat belajar. Anak-anak Papua membutuhkan pendidikan gratis, bukan makanan gratis,” tegas Gobay.
Dalam aksi damai, mahasiswa-mahasiswi Papua Tengah se-Sorong Raya yang tergabung dalam HMPT menyampaikan beberapa tuntutan.
- Menolak dengan tegas program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Tanah Papua.
- Menolak dengan tegas perusahan yang lagi beroperasi di Tanah Papua.
- Menolak dengan tegas program pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua.
- Menolak dengan tegas kekerasan militer dan pendropan militer di Tanah Papua
- Menolak dengan tegas program transmigrasi di Tanah Papua
- Menolak dengan tegas rencana pembangunan lima Komando Daerah Militer (Kodim) di setiap wilayah konflik yang ada di Tanah Papua.
- Menolak dengan tegas Undang-undang cipta kerja (omnibus law) dan mendesak pemerintah pusat segera melakukan revisi.
Mahasiswa-mahasiswi Papua Tengah se-Sorong Raya juga menyatakan sangat mendukung sikap penolakan program MBG yang disampaikan para pelajar di beberapa kota di Tanah Papua. []
