Kegiatan penyerapan aspirasi yang diselenggarakan MRP Papua Pegunungan di Tiom, kabupaten Lanny Jaya, Rabu (26/3/2025) kemarin. (Liwan Wenda - Suara Papua)
adv
loading...

TIOM, SUARAPAPUA.com — Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan menggelar kegiatan penyaringan aspirasi perlindungan hak-hak orang asli Papua (OAP) provinsi Papua Pegunungan, Rabu (26/3/2025) di aula kantor bupati Lanny Jaya.

Dihadiri anggota MRP PP, Nius Kogoya perwakilan Pokja adat dan Era Wakur perwakilan Perempuan, kegiatan penyaringan aspirasi triwulan I tahun 2025 itu membahas soal tanah adat, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pentingnya kuota politik perempuan sebesar 30 persen.

Dalam sambutannya, Era Wakur menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas sambutan hangat dan antusiasme luar biasa dari masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten Lanny Jaya.

Baca Juga:  YKKMP Beberkan Banyaknya Korban Konflik Bersenjata di Tanah Papua

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar,” kata Era.

Era Wakur, anggota MRP Papua dari pokja perempuan. (Liwan Wenda -Suara Papua)

Wakur memaparkan beberapa isu penting dalam forum tersebut, antara lain menyangkut tanah adat, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik.

ads

“Kami berharap perekonomian di kabupaten Lanny Jaya ke depannya akan semakin baik. Selain itu, untuk lima tahun mendatang, kami meminta agar ada sembilan kursi khusus untuk perempuan dalam kuota politik Papua,” tuturnya.

Baca Juga:  Solidaritas Merauke Desak Komnas HAM Terbitkan Rekomendasi Hentikan PSN

Terkait dengan peraturan daerah khusus (Perdasus) yang sedang disusun, Era Wakur tegaskan, salah satu poin utama adalah pelarangan peredaran minuman keras di kabupaten Lanny Jaya.

“Kami berkomitmen untuk melarang minuman keras dijual di seluruh wilayah kabupaten Lanny Jaya dan provinsi Papua Pegunungan secara umum,” ujar Wakur.

Saat kegiatan penyaringan aspirasi yang digelar MRP Papua Pegunungan, Aletinus Yigabalom, bupati Lanny Jaya, menyampaikan harapan agar membawa dampak positif bagi masyarakat Lanny Jaya serta memperkuat perlindungan hak-hak OAP di kabupaten yang dipimpinnya.

Baca Juga:  PT Freeport Tidak Hargai Hak Buruh dan Masyarakat Adat

“Pemerintah daerah berharap agar usulan aspirasi yang telah disampaikan secara lisan maupun tertulis dapat diakomodir oleh MRP Papua Pegunungan dengan mendorong Perdasi dan Perdasus lebih kepada perlindungan hak-hak orang asli Papua di provinsi Papua Pegunungan,” kata Aletinus. []

Artikel sebelumnyaVIDEO: Pemprov Papua Tengah Dukung Penolakan Eksploitasi Blok Wabu
Artikel berikutnyaBuka Musrenbangda 2025, Bupati Dogiyai Tekankan Prioritas Pembangunan Tahun 2026