
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Semakin lajunya kasus HIV dan AIDS di wilayah provinsi Papua Tengah amat mencengangkan. Buktinya, lebih dari 22.000 orang telah dinyatakan terinfeksi virus mematikan itu. Nabire urutan teratas, disusul Mimika dan Paniai menempati posisi kedua dan ketiga jumlah pengidap terbanyak.
Situasi mengkhawatirkan tersebut mendapat perhatian serius wakil gubernur Papua Tengah Deinas Geley yang menyebut ancaman serius bagi generasi muda penerus masa depan Papua sudah di depan mata.
“Virus HIV dan AIDS sudah menelan 22 ribu lebih orang di provinsi Papua Tengah. Situasi ini kalau tidak segera diatasi secara serius, generasi muda kita bisa habis,” ujarnya melalui rekaman suara, Rabu (14/5/2025) sore.
Pencegahan dan penanggulangan kasus HIV dan AIDS menurut Deinas, satu program prioritas kesehatan di provinsi Papua Tengah. Sebab, angka kasusnya melebihi malaria, TBC dan jenis penyakit lainnya.
Dinas Kesehatan provinsi Papua Tengah bersama delapan kabupaten dan semua pihak terkait diminta mendata ulang jumlah kasus HIV dan AIDS secara akurat. Kata Wagub, koordinasi lintas kabupaten dan fasilitas kesehatan, termasuk peran aktif direktur rumah sakit, petugas medis, dan tenaga kesehatan di lapangan, sangat penting digenjot.
“Ya, data harus akurat. Setelah itu, sosialisasi harus digencarkan, bahkan sampai ke gereja-gereja, mesjid, tempat ibadah dan tempat-tempat strategis,” lanjutnya.
Upaya strategis yang patut dilakukan, imbuh Geley, pemeriksaan darah massal di kalangan anak muda. Anak-anak sekolah di tingkat SMA/SMK menurutnya, perlu disasar. Mereka diarahkan untuk menjalani tes rutin.
Wagub meyakini beberapa langkah itu sangat penting dilakukan agar memutuskan mata rantai penularan di kalangan remaja yang rentan dengan perilaku seks bebas.
“Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS, harus kolaborasi untuk menyiapkan program edukasi, penyuluhan, cek darah dan pengobatan bagi yang positif,” kata Deinas Geley.
Diharapkan, materi mengenai bahaya HIV dan AIDS didorong masuk dalam kurikulum di setiap sekolah. Materi disosialisasikan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten, juga petugas medis dan organisasi terkait seperti KPA. []