JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Konflik bersenjata yang terus berlanjut di kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, disoroti Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Operasi militer memakan korban di kedua belah pihak, bahkan juga warga sipil, diminta segera dihentikan.
Penyerangan yang terjadi Selasa (13/5/2025) dini hari di kampung Sugapalama, Jaintapa dan Ndugusiga yang terletak di distrik Sugapa dan Hitadipa, diminta tak terulang karena selain melukai, dampaknya terjadi pengungsian ke daerah tetangga.
“Peristiwa serangan operasi militer yang menyasar perkampungan masyarakat sipil dan berdampak pada warga gereja yang tidak bersalah adalah fakta yang tidak dapat diterima dan berpotensi melahirkan pelanggaran hukum dan HAM terhadap masyarakat sipil tak bersenjata, terutama anak anak dan perempuan,” demikian seruan Pdt. Darwin Darmawan, sekretaris umum PGI, melalui siaran pers, Rabu (14/5/2025).
PGI mengaku mendapat laporan pihak Gereja Kemah Injil, bahwa telah terjadi operasi militer pada Selasa dini hari, yang diperkirakan sekitar jam 4 subuh, tanggal 13 Mei 2025, di 3 kampung yaitu kampung Ndugusiga, Jaintapa, dan Sugapalama, yang terletak di antara distrik Sugapa dan Hitadipa. Kejadian tersebut telah mengakibatkan korban jiwa dan pengungsian warga gereja dari tiga kampung itu.
“Ada anak kecil umur tujuh tahun, Minus Jegeseni mengalami luka di telinga kanan karena terkena serpihan peluru, dan seorang perempuan dewasa, Junite Zanambani, juga terluka akibat serpihan peluru di lengan tangan kanannya.”
Menyikapi peristiwa serangan militer tersebut, PGI mendesak Presiden RI, Panglima TNI dan Kapolri serta pimpinan TPNPB hentikan pendekatan militeristik dalam mengatasi persoalan Papua, termasuk di kabupaten Intan Jaya.
Pertama, segera menghentikan semua bentuk apapun aksi militer/bersenjata di wilayah/lingkungan tempat tinggal dan aktivitas masyarakat sipil untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dari pihak yang tidak bersalah serta memberikan kesempatan kepada pihak medis pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan untuk berkolaborasi memberikan bantuan kepada para korban sipil.
Kedua, segera memulihkan situasi keamanan di wilayah pelayanan gereja di tiga kampung dan memberikan kesempatan bagi gereja dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan pemulangan warga gereja yang telah mengungsi meninggalkan tiga kampung tersebut.
Ketiga, segera menjembatani “percakapan bersama” yang difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah secara demokratis dan bermartabat antara para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut untuk mencegah berulangnya peristiwa yang sama dan demi mewujudkan rekonsiliasi guna tercapainya kedamaian dan ketenteraman di Tanah Papua.
“Semoga rilis pers ini menjadi perhatian serius kita semua yang sepakat bahwa penyelesaian persoalan Papua harus dilakukan dengaan tanpa kekerasan,” tutup Darwin. []
