JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Rencana gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si membuka ruang dialog dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dipertanyakan agenda dan esensinya.
Yunus Aliknoe, sekretaris 1 KNPB Mnukwar, menilai pernyataan gubernur Papua Barat tidak jelas. Apalagi di bagian lain KNPB Mnukwar disebut sebagai aktor anarkis di Manokwari, sebuah pernyataan sesat tanpa melihat fakta perjuangan rakyat Papua selama ini dan cenderung melindungi aktor pengacau situasi keamanan plus pelaku pelanggaran HAM di Tanah Papua.
“Gubernur Dominggus Mandacan dalam konferensi pers pada tanggal 28 Mei 2025 katakan akan membuka ruang dialog dengan KNPB. Pernyataannya itu telah diberitakan oleh media jagatpapua.com. Pertanyaannya, beliau mau berdiaog itu agendanya apa? Dialog untuk Papua merdeka atau dialog apa? Kalau dialog Papua merdeka sangat bagus dan sah-sah saja, yang penting harus ada pihak penengah yang difasilitasi oleh PBB. Itu kami sangat mendukung,” ujar Yunus Aliknoe dalam siaran pers kepada Suara Papua, Sabtu (31/5/2025).
Ditegaskan, KNPB sebagai media rakyat yang selama ini konsisten berjuang di kota dalam rangka penentuan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat di atas tanah leluhur West Papua.
“Perjuangan kemerdekaan telah berlangsung lama, sejak pemerintah Indonesia mengklaim wilayah Papua Barat secara sepihak melalui manipulasi PEPERA 1969 yang penuh intimidasi, cacat hukum dan cacat moral itu telah menciptakan luka batin yang begitu dalam bagi rakyat bangsa Papua Barat. Perjuangan akan terus berlanjut melawan penguasaan kolonial,” ujarnya.
Yunus Aliknoe menyatakan, klaim sepihak Indonesia adalah wujud penjajahan baru yang terus berlangsung dengan masif itu harus diakhiri.
“Upaya pendudukan Indonesia untuk menguasai Papua Barat dilakukan secara brutal dengan berbagai cara dan metode. Mulai dari operasi militer, transmigrasi, pemekaran provinsi dan kabupaten, pertambangan ilegal, proyek pertanian skala nasional, aksi pelanggran HAM, dan berbagai macam cara yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah kolonial. Rakyat bangsa West Papua harus mengakhirinya,” tegas Aliknoe.
KNPB menurutnya mempertanyakan niat gubernur Papua Barat mengajak dialog tersebut. Agendanya mesti jelas, apakah dalam konteks perjuangan kemerdekaan Papua atau justru dialog pembangunan di Tanah Papua?.
“Dan mau dialognya dengan siapa, yang difasilitasi oleh siapa? Apakah antara gubernur dengan KNPB atau Indonesia dengan KNPB. Selama ini KNPB tidak pernah mengemis ke pemerintah untuk pembangunan, kesejahteraan dan infrastruktur di Tanah Papua. Kalau gubernur Papua Barat merasa itu esensinya, maka saudara Dominggus Mandacan sangat keliru,” bebernya.
Yunus Aliknoe menegaskan, “Sejak kapan KNPB mengajak untuk lakukan tindakan anarkis dalam bentuk apa dan terhadap siapa, apakah selama ini KNPB di Manokwari lakukan tindakan anarkis sampe korbankan nyawa sesama manusia?. Faktanya sangat tidak pernah. Selama ini yang kami hadapi di lapangan dalam aksi-aksi dari KNPB dan mahasiswa itu justru pihak keamanan yang selalu arogan dengan KNPB hingga menghadapi tindakan anarkis dan kriminalisasi dari militer Indonesia.”
Pernyataan seorang gubernur dianggap provokatif, lanjut Yunus, bahkan terkesan propaganda hitam seakan-akan KNPB selama ini melakukan perlawanan anarkis.
“Saudara gubernur Papua Barat harus ketahui bahwa KNPB selama 16 tahun berjuang di sipil kota tidak pernah kompromi dengan agenda pemerintah seperti pembangunan, kesejahteraan dan infrastruktur di Tanah Papua ini. Pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu jalan masuk genosida, ekosida dan etnosida di Tanah Papua. Perjuangan KNPB selama ini hanya untuk mempertahankan norma dan prinsip-prinsip hukum berdasarkan asas budaya dan kepercayaan sebagai kekuatan dan dasar perjuang berdasarkan ideologi. KNPB selalu berjuang tanpa kekerasan demi melindungi rakyat Papua maupun rakyat Indonesia yang hidup di atas Tanah Papua. Perjuangan dan perlawanan KNPB merupakan perlawanan sistem, bukan manusianya.”
Narasi miring penuh provokatif tersebut, KNPB nyatakan tidak dibutuhkan rakyat bangsa Papua Barat.
“Pikiran semacam itu tidak tepat sasaran. Seharusnya bapak gubernur sebagai keturunan dari tokoh besar Arfak dan ayahnya adalah tokoh pejuang, bicara harus pada konteks berdasarkan fakta. Gubernur Dominggus Mandacan putra dari bapak Lodewijk Mandacan sebagai kepala suku besar Arfak jangan keliru memandang KNPB sebagai organisasi Cipayung atau mitra pemerintah. Tidak, KNPB ini organisasi gerakan perlawanan murni untuk Papua merdeka, bebas dan lepas dari kolonial Indonesia,” tegasnya. []
