SORONG, SUARAPAPUA.com — Ketua DPD Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) provinsi Papua Barat Daya (PBD), Thomas Jefferson Baru menegaskan, pemerintah daerah di provinsi BBD, tidak memberikan proyek apapun ke oknum pengusaha asli Papua yang mengatasnamakan KAPP tanpa ada legalitas hukum yang jelas.
Thomas Baru, ketua KAPP PBD didampingi ketua KAPP Kota Sorong, Thomas Malak, dan ketua KAPP kabupaten Sorong Fero Paa saat konferensi pers di Sorong, Selasa (27/5/2025), menyatakan, pemerintah provinsi dan kabupaten-kota di wilayah PBD bahwa KAPP di provinsi Papua Barat Daya hanya satu dan telah memiliki badan hukum serta resmi terdaftar di Kesbangpol PBD. Karena itu, ia minta pemerintah tidak asal berikan proyek-proyek kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan KAPP.
Hal ini ditegaskan Thomas Baru mengacu SK Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-000125B.AH.01.08 tahun 2024 tentang perubahan perkumpulan Kamar Adat Papua Pengusaha Papua.
“KAPP di Papua Barat Daya hanya satu saja. Kami punya legalitas hukum jelas. Kami juga sudah mendaftar di Kesbangpol PBD. Sebagai ketua KAPP PBD, saya pertegas kepada pemerintah di PBD untuk tidak asal kasih proyek kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan KAPP,” ujarnya.
Sebagai mitra dari pemerintah, KAPP menurut Thomas, sangat mendukung program pemerintah daerah di seluruh wilayah PBD dalam memberdayakan pengusaha asli Papua dan segala program perintah daerah untuk masyarakat di provinsi ke-38 ini.
“KAPP adalah mitra dari pemerintah, sehingga kami sangat mendukung penuh program pemerintah di seluruh wilayah provinsi Papua Barat Daya. Nah, oleh karena itulah, kami minta pemerintah juga tidak asal memberikan pekerjaan apapun kepada oknum-oknum yang datang mengatasnamakan KAPP,” ujar Thomas.
Thomas Baru menyebutkan kepemimpinannya berdasarkan hasil Konferensi Luar Biasa (KLB) yang digelar di kabupaten Biak Numfor beberapa waktu lalu.
Kalau kemudian ditemukan ada oknum-oknum yang mengatasnamakan KAPP untuk mendapatkan proyek dari pemerintah, ia minta ada komunikasi untuk ditindak tegas secara hukum.
“Kalau ada oknum-oknum tertentu, baik pemerintah ataupun pengusaha yang ditemukan bermain proyek menggunakan nama KAPP, maka akan diproses hukum. Kami tidak akan kompromi,” tegasnya.
Thomas akui belum lama telah serahkan SK penunjukan kepada beberapa pimpinan KAPP di tingkat kabupaten dan kota. Untuk itu, ia berharap pemerintah di 1 kota dan 5 kabupaten bekerja sama dalam pembagian proyek demi memberdayakan pengusaha asli Papua.
“SK jabatan ketua sudah kami berikan untuk kabupaten Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Kota Sorong. Untuk kabupaten Maybrat belum karena ada problem internal yang harus diselesaikan lebih dulu,” jelas Thomas.
Di kesempatan sama Thomas Malak, ketua KAPP kota Sorong, menambahkan, kedepannya KAPP akan membenahi kekurangan agar KAPP semakin lebih baik dalam memberdayakan pengusaha asli Papua.
Thomas Malak juga mengajak anak-anak Papua yang bergerak di bidang swasta agar bersatu dalam satu payung untuk kepentingan bersama.
“Mari kita sama-sama anak Papua yang konsen dalam dunia pengusaha untuk bersatu dan bergandeng tangan membangun KAPP lebih baik kedepan,” singkatnya. []
