TIOM, SUARAPAPUA.com — Pemerintah kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Bupati Aletinus Yibalom didampingi ketua DPRK Lanny Jaya, Riswan Kogoya, kepala badan Keuangan, dan Kepala Inspektorat Lanny Jaya, menerima penghargaan tersebut di Jayapura, Selasa (3/6/2025). Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten Lanny Jaya tahun anggaran 2024 itu diserahkan langsung Ferdinan Palembangan, kepala BPK RI perwakilan provinsi Papua Pegunungan.
Siaran pers dari bagian Humas Setda Lanny Jaya menyebutkan, pihak BPK RI menyampaikan hasil laporan keuangan kabupaten Lanny Jaya dengan hasil WTP menunjukkan pemerintah daerah telah berhasil menyajikan laporan keuangan yang transparan, akurat dan sesuai standar akuntasi yang berlaku.
“Inilah bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel,” kata bupati Lanny Jaya.
Diketahui, pencapaian WTP bagi kabupaten Lanny Jaya ini yang ke-6 kalinya semenjak tahun 2019 lalu. Sudah enam kali Pemkab selalu mendapatkan opini WTP.
Foto bersama usai penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Papua Pegunungan, Selasa (3/6/2025) di Jayapura. (Dok. Humas Setda Lanny Jaya)
Saat apel pagi di halaman kantor bupati Lanny Jaya, Senin (2/6/2025), wakil bupati Fredi Ginia Tabuni mengumumkan kepada semua pihak tentang kegiatan penyerahan hasil penilaian BPK RI itu.
Terkait itu, Fredi mengucapkan terima kasih kepada para kepala OPD yang selama ini bersama jajarannya telah bekerja maksimal.
“Semoga kedepan juga kabupaten kita ini mempertahankan opini WTP, dan hal itu tentu melalui kerja keras dari semua pihak di lingkungan pemerintah kabupaten Lanny Jaya,” ujar wakil bupati.
Bupati Aletinus Yigibalom mengatakan, hasil WTP yang diperoleh Pemkab Lanny Jaya bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, juga meningkatkan transparansi laporan keuangan yang transparan dan membantu publik memahami bagaimana keuangan daerah dikelola.
“Akuntabilitas hasil WTP menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah bertanggungjawab dalam mengelola keuangan dan menyajikan laporan yang akurat,” kata Aletinus.
Dengan hasil WTP yang diperoleh itu, bupati berharap agar kedepan para pengelola keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memastikan laporan keuangan disusun akurat dan sesuai standar akuntansi.
“Tentu juga meningkatkan sistem pengendalian internal yakni memastikan sistem pengendalian internal efektif untuk mencegah kesalahan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu memastikan laporan keuangan disajikan secara transparan dan akuntabel kepada publik,” tuturnya.
Lanjut bupati, dengan mempertahankan status WTP, Pemkab Lanny Jaya menunjukkan komitmennya dalam mengelola keuangan yang baik dan akuntabel serta kepercayaan publik semakin meningkat pula.
Kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD dari 8 kabupaten di provinsi Papua Pegunungan dihadiri delapan ketua DPRK dan delapan bupati yang ada di wilayah provinsi Papua Pegunungan. []
