SORONG, SUARAPAPUA.com — Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Domberai sangat kecewa dengan sikap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang “kabur” lewat pintu belakang Bandara DEO Sorong saat kunjungan kerja ke provinsi Papua Bara Daya, Sabtu (7/6/2025) pagi.
Teriakan “Bahlil panipu”, “Bahlil perampok”, “Bahlil perusak Tanah Papua” bergema di Bandara DEO Sorong pagi tadi, setelah tahu Menteri ESDM menghilang dari hadapan massa aksi.
Teriakan tersebut merupakan luapan kekecewaan dari para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Doberai saat menggelar aksi spontan di pintu kedatangan Bandara DEO Sorong. Aksi spontan itu bertepatan dengan kunjungan kerja Bahlil Lahadalia ke Papua Barat Daya guna meninjau langsung PT Gag Nikel Indonesia di kabupaten Raja Ampat dan Arar Gas Field di kabupaten Sorong.
Yan, salah satu massa aksi, mengkritik Bahlil Lahadalia yang selalu mengaku sebagai orang Papua, tetapi lari dari suara penyelamatan Tanah Papua.
“Bahlil bilang dia orang Papua, tetapi kenapa lari kabur? Bahlil yang bikin rusak dan hancur Papua ini,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan alasan Menteri Bahlil tak mau bertemu dengan massa aksi dan memilih kabur melalui pintu belakang Bandara DEO Sorong.
“Ada apa sebenarnya? Bahlil takut dan kabur berarti dia [Bahlil] terlibat dalam program hancurkan Papua,” tegasnya.
Uno, perwakilan masyarakat adat Raja Ampat, kepada Suara Papua, menjelaskan, aksi damai yang dilakukan Koalisi bermaksud mendesak pemerintah daerah, provinsi dan pusat terutama Menteri ESDM untuk mencabut seluruh izin tambang di wilayah kabupaten Raja Ampat.
Bukan itu saja, kata Uno, Koalisi juga mendesak pemerintah segera hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua.
“Semua proyek ini tidak akan memberikan kesejahteraan bagi orang Papua. Malah orang Papua semakin menderita di atas kekayaan sumber daya alam,” ujar Uno.
Uno berpendapat, pertambangan di Raja Ampat tak perlu dievaluasi, melainkan izinnya dicabut. Sebab tak hanya kerusakan lingkungan, tambang sudah berdampak pada mata pencaharian masyarakat Raja Ampat.
“Kami punya ruang hidup semakin terancam. Tidak perlu dievaluasi, tambang-tambang di Raja Ampat itu harus ditutup permanen dan cabut semua izinnya. Terutama PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) di pulau Manyaifun dan Batang Pele,” tegasnya. []
