SORONG, SUARAPAPUA.com — Masyarakat Manyaifun dan Batang Pele menilai pemerintah kabupaten Raja Ampat dan pemerintah provinsi Papua Barat Daya tak berani melawan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) yang sedang beroperasi di pulau Manyaifun dan Batang Pele.
Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA) dalam aksi 26 Mei 2025 menyatakan menolak dengan menyampaikan penegasan kepada pemerintah segera mencabut izin dari PT MRP. Tetapi faktanya hingga kini pemerintah selalu melakukan pemantauan di pulau Gag dan Kawei, tetapi melupakan tambang di pulau Manyaifun dan Batang Pele.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara Papua, pasca aksi ALJARA, bupati Raja Ampat bersama tim melakukan pemantauan aktivitas pertambangan di pulau Kawei. Meski sempat melewati pulau Manyaifun dan Batang Pele, bupati dan rombongan tak singgah. Padahal aktivitas PT MRP menimbukan konflik sosial serta menjadi atensi dan sorotan utama publik. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik terkait dukungan dalam Pilkada serentak 2024 lalu.
“PT MRP ini tidak punya izin AMDAL, tapi Pemkab Raja Ampat macam takut ka? Sudah jelas langgar aturan juga masih dibiarkan saja. Ada apa ini? Jangan sampe PT MRP dukung bupati waktu Pilkada, jadi bupati takut untuk tutup. Jangankan tutup, untuk singgah di Manyaifun dan Batang Pele saja bupati tidak mau, padahal lewat dengan speedboat di depan pulau Manyaifun waktu pergi tinjau pulau Kawei,” ujar salah satu warga Manyaifun yang tak ingin namanya disebutkan.
Ia akui terjadi konflik horizontal antara masyarakat di sana. Selain itu, tak hanya ruang hidup masyarakat yang terancam, tetapi geoprak Raja Ampat juga sangat terancam.
Tanpa ada kejelasan, pemerintah sengaja membiarkan konflik yang terjadi akibat dari kehadiran PT MRP di pulau Manyaifun dan Batang Pele sejak 2024 lalu.
“Masyarakat baku pukul itu sudah dari tahun 2024. Sejak itu kami sudah bersuara, tetapi sepertinya pemerintah melindungi PT MRP,” jelasnya.
Merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang sengaja menghindar dari tuntutan masyarakat, ia nyatakan, tambang di Manyaifun dan Batang Pele harus ditutup karena sangat mengancam kehidupan warga di sana.
“Tambang di Manyaifun dan Batang Pele harus ditutup,” tegasnya.
Sebelumnya, Uno Kalawen, pemuda asal kabupaten Raja Ampat dalam aksi spontan yang digelar di pintu kedatangan Bandara DEO Sorong, Sabtu (7/6/2025) pagi, menyatakan, Raja Ampat merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di Tanah Papua yang harus dilindungi dan dijaga oleh semua pihak.
“Harus dilindungi, tetapi saat ini tambang sedang mengancam aktivitas wisata di Raja Ampat,” ujarnya.
Uno juga berpendapat, seluruh aktivitas pertambangan di Raja Ampat segara ditutup.
“Kami minta tambang ditutup, bukan evaluasi lagi,” tegasnya.
Terpisah, Patrick Nathanael Lintamoni, salah satu pemandu wisata di Raja Ampat, mengatakan, warga Raja Ampat sedang speack up terhadap lokasi tambang yang akan beroperasi di pulau Manyaifun dan pulau Batang Pele. Sebab, suaka alam perairan Raja Ampat meliputi lima pulau, yaitu Manyaifun, Waisilip, Bianci, Mutus, dan Meosmanggara.
“Kedua pulau ini merupakan kawasan suaka alam perairan Raja Ampat. Teman-teman bisa melihat maps, Batang Pele ke arah Piaynemo yang saat ini saya berdiri itu hanya berjarak kurang lebih 29 kilo meter. Jadi, sangat dekat,” kata Lintamoni.
Patrick berharap dukungan semua pihak dalam mengawal aktivitas PT MRP di pulau Manyaifun dan Batang Pele. Dikhawatirkan, pemerintah akan mengalihkan isu untuk menutupi fakta di daerah.
“Jadi, teman-teman, saya harap supaya kita kawal kasus ini sampai titik akhir. Kalau bisa memang harus tidak boleh ada tambang, karena ini merupakan Geopark,” ujarnya. []
