SORONG, SUARAPAPUA.com — Majelis Rakyat Papua (MRP) provinsi Papua Barat Daya menuding kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia bersama gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu ke pulau Gag, kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025), hanya pencitraan semata.
Penilaian tersebut dilontarkan Vincentius Paulinus Baru, wakil ketua II MRP Papua Barat Daya, kepada Suara Papua, Minggu (8/6/2025).
Vincentius mengaku sangat kecewa dengan kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan Menteri ESDM bersama gubernur Papua Barat Daya ke pulau Gag tak bermanfaat.
Kata Vincentius, kunjungan tersebut bersifat seremonial dan tak menyentuh inti persoalan di sejumlah lokasi tambang yang diduga bermasalah.
“Yang kami sesalkan, kunjungan ini hanya ke pulau Gag, padahal permasalahan tambang yang paling banyak dilaporkan masyarakat justru ada di pulau Kawei, Batang Pele, pulau Manyaifun, dan lainnya. Wilayah itu masuk dalam kawasan konservasi dan dekat dengan spot wisata. Kenapa justru dilewatkan saja? Ada apa sebenarnya?” ujar Paulinus kepada Suara Papua, Minggu (8/6/2025).
Paulinus mengutip laporan masyarakat, aktivitas tambang di pulau Gag masih relatif aman lantaran letaknya terpisah dari gugusan pulau lain dan tak bersinggungan langsung dengan kawasan konservasi atau objek wisata. Tetapi, kondisi berbeda ditemukan di wilayah lain, seperti pulau Kawei, pulau Manyaifun, dan pulau Batang Pele.
Di pulau Manyaifun, yang terletak dekat dengan pulau Batang Pele, beroperasi perusahaan tambang PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan izin usaha pertambangan dan operasi produksi seluas 2.193 hektare. Meski telah melakukan eksplorasi, perusahaan ini belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang merupakan syarat wajib dalam kegiatan pertambangan.
“Pulau Batang Pele adalah wilayah hutan lindung. Kalau AMDAL-nya belum ada, bagaimana aktivitas eksplorasi bisa dijalankan? Ini yang seharusnya dicek oleh pak menteri dan pak gubernur,” ujarnya.
Selain itu, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) juga dilaporkan melakukan kegiatan pertambangan di pulau Kawei dengan izin seluas 5.922 hektare. Lokasi tersebut juga rawan karena bersinggungan dengan zona konservasi dan memiliki nilai penting secara ekologis dan budaya bagi masyarakat adat Raja Ampat.
Kata Paulinus, seharusnya pemerintah tak terburu-buru menyatakan bahwa semua aktivitas tambang berjalan baik tanpa melakukan kajian ilmiah dan peninjauan langsung ke lokasi izin baru.
“Jangan hanya bicara semuanya baik-baik saja tanpa data. Pernyataan seperti itu berbahaya. Harus ada kajian komprehensif sebelum menyimpulkan,” tandas Paulinus.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat adat, MRP Papua Barat Daya menurut Paulinus akan menggelar dialog bersama pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk membahas kondisi investasi pertambangan di Raja Ampat dan wilayah Papua Barat Daya lainnya.
“Aduan dari masyarakat Raja Ampat sudah masuk ke kantor MRP. Kami akan fasilitasi pertemuan untuk mendengar langsung suara masyarakat dan memastikan bahwa investor yang masuk benar-benar memberikan manfaat, bukan malah merugikan pemilik hak ulayat,” jelasnya.
Vincentius menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan masyarakat adat dalam setiap proses perizinan dan pelaksanaan kegiatan investasi di wilayah adat mereka.
“Lahan masyarakat adat jangan terus dikorbankan. Investor harus datang dengan cara yang benar dan membawa manfaat. Mereka harus terbuka, tidak sekadar datang untuk mengambil hasil bumi, tetapi juga meninggalkan kesejahteraan bagi masyarakat di tempat itu,” pungkasnya.
Saat jumpa pers bersama Menteri ESDM di hotel Swiss Bell, kota Sorong, Sabtu (7/6/2025) sepulang dari kunjungan, gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengaku aktivitas penambangan di pulau Gag cukup bagus dan sudah memenuhi kewajiban. Gubernur justru menyebut pemberitaan yang sedang beredar di media sosial tentang aktivitas PT Gag Nikel Indonesia mencemari laut Raja Ampat adalah hoaks.
“Mungkin video itu bukan dari Gag. Kita pastikan video itu bukan dari Gag. Mereka ambil di mana kita tidak tahu,” kata gubernur PBD. []
