SORONG, SUARAPAPUA.com — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto didesak untuk segera menghentikan seluruh aktivitas pertambangan nikel di kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Semua izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan sebelumnya diminta ditangguhkan sekaligus dicabut permanen.
Desakan itu datang dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Papua Semarang (HIPMAPAS) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di kota Semarang, Jawa Tengah.
Mereka menilai konflik sosial yang terjadi diantara masyarakat terkait pertambangan dan pariwisata sengaja setting oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.
“Konflik ini sepertinya sengaja dimainkan oleh pihak ketiga. Konflik antara masyarakat itu bukan baru pertama kali terjadi. Di Tanah Papua hal biasa ketika ada suara perlawanan terhadap perusahan atau militer,” tulis AMP dalam press release yang diterima Suara Papua, Minggu (15/6/2025) malam.
AMP menantang presiden Republik Indonesia menyelamatkan pulau Gag dari aktivitas pertambangan nikel.
Selain itu, AMP juga mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk serius dalam menjaga keanekaragam biota laut di kabupaten Raja Ampat.
“Presiden Prabowo harus segera mencabut IUP PT Gag Nikel. Jangan tebang pilih dengan berbagai alasan. Menteri KKP harus desak presiden lindungi Raja Ampat sebelum hilang dan laut Raja Ampat tercemar karena tambang,” kata AMP.
Senada dengan itu, HIPMAPAS mendesak pemerintah enam provinsi Tanah Papua untuk menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) demi masyarakatnya. PSN jika tetap diterima ujung-ujungnya merampas ruang hidup masyarakat adat di Tanah Papua. Kesejahteraan masyarakat yang digencarkan hanya jargon semata.
“Masyarakat adat sedang terancam karena ruang hidup mereka dirampas secara paksa untuk PSN,” ujarnya.
Terkait konflik sosial terkait tambang dan pariwisata di kabupaten Raja Ampat, HIPMAPAS menyarankan Pemkab Raja Ampat dan Pemprov PBD perlu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, bukan membiarkan masyarakat terus berkonflik.
“Harusnya masyarakat diberikan pemahaman yang baik terkait dampak positif dan negatif dari tambang dan pariwisata. Bukan datang ke masyarakat untuk bicara omong kosong, seperti video reses DPRK Raja Ampat, DPRP PBD dan bupati Raja Ampat yang lagi dibagikan di sosial media,” tutup HIPMAPAS dalam rilisnya.
Berikut pernyatan sikap HIPMAPAS dan AMP kota Semarang:
- Hentikan dan cabut izin secara permanen seluruh IUP pertambangan nikel di Raja Ampat tanpa terkecuali.
- Cabut modal asing di atas Tanah Papua.
- Tolak rencana eksplorasi Blok B Wabu di kabupaten Intan Jaya.
- Tolak PT Fajar Surya Persada Grup beserta konsoriumnya.
- Tolak rencana eksplorasi Wayland di kabupaten Dogiyai, Papu Tengah.
- Menteri ESDM segera bertanggungjawab atas kerusakan Raja Ampat dan seluruh Tanah Papua.
- Tolak PLTA yang dirancang di kali Yawei, kabupaten Deiyai, Papua Tengah.
- Segera adili pelaku perusakan lingkungan alam Papua.
- Segera selamatkan manusia dan alam Domberai dan seluruh Tanah Papua pada umumnya. []
