SORONG, SUARAPAPUA.com — Perkumpulan Aka Uwon melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana pemetaan wilayah adat berbasis suku Miyah di tiga distrik, yakni Fef, Senopi, dan Miyah, kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.
Stefen Soter Hae, direktur Aka Uwon Tambrauw, menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan rencana pemetaan wilayah adat suku Miyah. Sejak tahun 2014, Aka Uwon telah melakukan pemetaan wilayah adat berbasis marga di Tambrauw. Tahun 2025 ini, fokus utama diarahkan pada pemetaan wilayah berbasis suku, khususnya di perbatasan suku Miyah.
“Suku Miyah berbatasan langsung dengan suku Aifat, Abun, Mpur, dan Ireres. Meskipun saat ini fokus pada pemetaan wilayah berbasis suku, kami tetap mendorong masyarakat untuk terus melaksanakan musyawarah adat (Musdat) guna memperkuat pemetaan wilayah berdasarkan marga,” kata Stefen kepada Suara Papua, Jumat (30/5/2025)
Hae menambahkan, kabupaten Tambrauw telah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang masyarakat adat yang menjadi landasan hukum untuk mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut.
“Untuk mempercepat proses itu, kami menggunakan pendekatan pemetaan wilayah adat berbasis suku, agar seluruh marga dalam suku Miyah dapat terlindungi secara hukum melalui penetapan wilayah adat secara resmi,” jelasnya.
Dalam proses sosialisasi tersebut, Aka Uwon turut melibatkan para tokoh pemerintah, tokoh adat, dan perwakilan marga dari wilayah perbatasan dengan suku Miyah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut penting agar proses lanjutan setelah sosialisasi dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan konflik antar marga, pemerintah, maupun antar suku.
Selain pemetaan wilayah, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan cerita-cerita asal-usul yang selama ini hanya dituturkan secara lisan oleh orang tua.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan cerita lisan lagi. Proses ini adalah upaya untuk menuliskannya secara tertulis agar tidak hilang. Semua silsilah keluarga, batas wilayah marga, dan cerita-cerita adat harus dibukukan sebagai sumber informasi untuk anak cucu dan komunitas adat Miyah ke depan,” ujarnya.
Namun demikian, menurut Stefen, meski pemerintah memberikan respons yang baik terhadap inisiatif ini, dukungan dalam bentuk pendanaan masih sangat minim.
“Masyarakat adat sadar bahwa pemetaan ini sangat penting. Tetapi sayangnya, pemerintah belum konsisten mendukung secara finansial. Kami butuh komunikasi lebih lanjut agar pemerintah benar-benar serius melaksanakan Perda masyarakat adat, termasuk menyediakan anggaran untuk proses pemetaan ini,” tutur Stefen.
Senada dengan itu, Yaconias Ajambuani, sekretaris Masyarakat Hukum Adat (MHA) Tambrauw sekaligus kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung kabupaten Tambrauw, menyatakan, pemerintah daerah mendukung penuh proses pemetaan tersebut. Pemetaan wilayah adat sangat penting, tidak hanya untuk masyarakat adat, tetapi juga untuk pemerintah.
“Kami berharap para tokoh adat yang memberikan informasi dalam proses ini bisa menyampaikan cerita sesuai warisan lisan dari leluhur, dan tidak mengubahnya demi kepentingan tertentu, seperti klaim wilayah yang bisa menimbulkan konflik antar marga dan suku,” ujarnya.
Ajambuani juga mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan keharmonisan antar kelompok masyarakat adat.
“Jangan sampai hanya karena kepentingan pembangunan dan lainnya, kita mengubah cerita sejarah. Apa yang telah diwariskan oleh leluhur, itulah yang harus kita ikuti,” tandasnya.
Ditegaskan, pengalaman konflik yang pernah terjadi jangan diulangi. Komunikasi baik harus dibangun antar marga dan suku sangat penting untuk menjaga kerukunan, karena pada dasarnya semuanya adalah satu keluarga. []
