TIOM, SUARAPAPUA.com — Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BKPPA) kabupaten Lanny Jaya menggelar kegiatan pelatihan teknis pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun yang kedua, diikuti seluruh petugas operator dan kepala sub bagian (kasubag) umum dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.
Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan selama dua hari (17-18/6/2025) di ruang laboratorium lantai 2 kantor bupati kabupaten Lanny Jaya.
Saat pembukaan pelatihan teknis, Rabu (17/6/2025), wakil bupati Fredi Ginia Tabuni mengapresiasi BKPPA yang telah memfasilitasi kegiatan penting ini dengan menghadirkan narasumber berkualitas.
“Narasumber bukan dari Jakarta, tetapi ternyata kita juga sudah siap. Ini luar biasa. Peningkatan dan penguatan kapasitas tenaga operator itu sangat penting karena aturan di negara ini setiap regulasi sering berubah, apalagi kita ada di zama digitalisasi. Karena kita mau urus masyarakat, ASN juga harus siap dipakai untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program ini kami sangat mendukung.”
“Kedepan kasubag umum dari setiap OPD kita kasih ke BKPPA sesuai kemampuan dan tahu cara supaya benar-benar setiap dinas melakukan kegiatan sesuai anggaran agar pelaporan data kepala OPD kalau tidak siap, maka akan mempengaruhi anggaran karena kita punya dana Otsus hilang 50 miliar,” tuturnya.
Wakil bupati kemudian menyarankan kepala BKPPA agar memerintahkan seluruh OPD agar kasubag umum dan kepegawaian menyiapkan operator supaya mulai sekarang ambil alih dan tentukan orang dinas yang ada.
“Kami harap pelatihan seperti begini tidak hanya operator dan kasubag umum saja, tetapi pimpinan OPD juga harus ikut supaya paham tupoksi kerjanya agar kedepan pembagian tugas seperti sekretaris ,bidang, seksi dan lain-lain harus berjalan seirama.”
“Kepala OPD juga wajib tahu tugas dan tanggungjawab harus buat apa dan harus libatkan staf, karena jika staf punya kemampuan, tetapi kalau tidak ada pembagian tugas, maka sama saja staf tinggal begitu dan tidak ada perkembangan,” lanjutnya.
“Minimal tiga orang tenaga operator di setiap OPD. Sekolah, puskemas juga 39 distrik siapkan tenaganya. Kepala-kepala distik harus siapkan operator untuk urus nasib pegawai distrik karena kita membangun dari kampung ke kota,” imbuh Fredi.
Sementara itu, Samuel Yigibalom, kepala BKPPA kabupaten Lanny Jaya, mengatakan, pelatihan yang digagasnya bertujuan menyiapkan operator agar sigap mengurus sejumlah hal terkait dengan urusan kepegawaian.
“Kegiatan bimbingan teknis yang kami selenggarakan selama dua hari melatih dan membimbing kasubag umum dan kepegawaian termasuk staf teknis operator yang menangani urusan kepegawaian di masing-masing OPD,” kata Samuel.
“Kasubag umum dan operator mengikuti bimtek dengan tujuan mempersiapkan tenaga yang siap menangani semua urusan kepegawaian. Dan operator ini akan bekerja sebagai admin ASN, kami akan berikan user name dan password.”
Operator tersebut bekerja semua urusan kenaikan pangkat, pensiun dan membuat SKP di masing-masing OPD.
“Kondisi selama ini ASN mengurus nasip sendiri. Terkait kepegawaian itu mereka tidak pernah urus di OPD masing-masing, tetapi selalu urusnya di BKPPA dan itu sangat membebani kami karena jumlah ASN di Lanny Jaya bukan sedikit, ada sebanyak 3.000 pegawai,” jelasnya.
Yigibalom berharap, BKKPA tak lagi banyak beban jika nasib 3.000 orang tersebut ditangani masing-masing OPD.
“Setiap hari kami terima satu per satu ASN urus kepegawaian itu tidak efektif. Sebaiknya ditangani dari dinas masing-masing.”
“Kami hanya perpanjangan tangan BKN, seperti urusan kenaikan pangkat. Jadi, OPD usulkan dan kami proses, nanti diperiksa kelengkapannya melalui ac.asn. Semuanya selama ini kami yang tangani. OPD yang mengurus itu hilang sejak kabupaten ini ada sampai saat ini berjalan seperti begitu.”
Oleh karena itu, lanjut Samuel, “Kami berupaya dan konsolidasi dengan bupati dan wakil bupati serta asisten, pimpinan OPD supaya masing-masing OPD menertibkan sekretariat dan itu wajib aktif. Harus ada arsip ASN dan pelayanan urusan kepegawaian, ada staf yang harus duduk urus nasib ASN.”
Di setiap kantor OPD harus punya dokumen kepegawaiannya. Harus diarsipkan agar setiap periode ASN mengajukan kenaikan pangkat, kasubag umum dan stafnya tinggal mengurusnya. Menjadwalkan siapa yang naik pangkat, siapa yang akan pensiun, dan lain-lain.
Pimpinan OPD juga harus tahu bahwa prosedur ini wajib setiap periode, bukan lagi tidak diurus bertahun-tahun.
Dalam rangka itu, kata Yigibalom, bimtek ini diadakan dengan harapan kasubag umum dan kepegawaian bersama oprator dapat memahami dengan baik agar semua urusan kepegawaian dapat dikendalikan dari OPD, tidak lagi per individu mengurusnya di kantor BKPPA seperti diikeluhkan selama beberapa tahun silam.
“Setelah kami memberi bimbingan langsung ini, pimpinan OPD wajib memberikan tugas kepada staf yang kami latih ini sebagai operator dinas. Wajib difasilitasi dengan alat dan ruang kerja, termasuk operasional juga harus jelas. Itu semua tergantung pimpinan OPD saja,” tutur Samuel.
Roda pemerintahan di setiap OPD, lanjut dia, terlihat dari sekretariat di bagian umum dan kepagawaian sebagai gerbang dan rohnya OPD. Selama hal ini dilakukan, OPD tersebut dipastikan sedang bekerja.
Samuel menyampaikan terima kasih kepada wakil bupati atas upayanya berkomunikasi dengan bupati agar kewenangan untuk mengangkat kasubag umum, kepegawaian dan staf operator di setiap OPD dilakukan BKPPA.
“Hal itu memang harapan kami, kerinduan kami selama ini. Mudah-mudahan disetujui bupati supaya ada kewenangan mengangkat kasubag umum. BKPPA memilih staf yang punya kemampuan bagus agar kendalikan urusan kepegawaian di OPD masing-masing. Tentunya akan berkomunikasi dengan pimpinan OPD, apakah staf yang kami angkat cocok atau tidak.”
Kata Samuel, mulai tahun ini dan seterusnya BKPPA akan menjadi mentor bagi operator setiap OPD.
“Saya telah mempersiapkan staf saya untuk mereka akan melatih para kasubag umum dan staf operator. Kami punya tempat laboratorium sudah siap, semua jenis pelatihan kepegawaian saja, tetapi bimtek apapun dari OPD lain juga kalau selenggarakan silahkan datang gunakan peralatannya,” imbuh Yigibalom.
Sebelumnya, BKPPA telah menyelenggarakan pelatihan sama pada beberapa bulan lalu, Kamis (27/3/2025). Kegiatan diikuti 30 orang tenaga operator dari setiap OPD. []
