SORONG, SUARAPAPUA.com — Sebanyak 546 tenaga calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2021 di kabupaten Tambrauw, provinsi Papua Barat Daya, sejak 2021 hingga Juni 2025 tak ada kejelasan terkait surat keputusan (SK) CPNS tersebut.
Buntut dari nasib mereka yang hingga kini tak ada kejelasan terkait SK CPNS formasi 2021 kapan diterima, ratusan pegawai dan honorer menggelar aksi demonstrasi damai dengan menduduki kantor bupati Tambrauw untuk mempertanyakan kejelasan nasib mereka, Senin (30/6/2025).
Agustinus Bame, koordinator aksi, menyatakan, sejak 2021 hingga kini tahun 2025, mereka menanti kejelasan nasibnya.
Menurutnya, pemerintah kabupaten Tambrauw sengaja membiarkan nasib mereka yang diangkat sebagai CPNS pada formasi tahun 2021 terkatung-katung.
“Kami sudah bersabar selama empat tahun. Tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan SK CPNS itu kami diberikan oleh Pemda Tambrauw,” ujar Agustinus.
Bame menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan, tetapi pihak pemerintah daerah hanya memberikan janji tanpa ada kepastian yang jelas.
“Kami sudah upaya berkoordinas dengan pihak pemerintah sejak 2021, tetapi kami hanya disuruh untuk bersabar dan bersabar. Kami tidak tahu harus sabar sampai kapan,” ujarnya.
Agustinus menyatakan, aksi menduduki kantor bupati Tambrauw merupakan bukti kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang terbukti tak pernah transparan dengan nasib para CPNS.
Dalam aksi damai mereka yang diterima secara langsung oleh bupati dan perwakilan DPRK Tambrauw, Agus bilang, pemerintah sampaikan mereka bersabar karena pemerintah, BKD dan DPRK Tambrauw akan melakukan rapat internal, kemudian akan disampaikan hasil rapatnya.
“Kami datang untuk mendegar jawaban, bukan mendengar janji-janji. Kalau pemerintah rapat lagi berarti kami menduga belum ada kejelasan SK kami sudah ada atau belum di tangan pemerintah derah Tambrauw,” lanjutnya penuh kecewa.
Ia menegaskan, massa aksi tak meninggalkan halaman kantor bupati Tambrauw hingga ada jawaban terkait kapan mereka akan menerima SK pengangkatan CPNS.
“Kami akan tidur di kantor bupati mulai hari sampai SK CPNS kami terima,” tegas Bame.
Roy, salah satu peserta yang belum menerima SK CPNS, menambahkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak Pemkab Tambrauw dalam beberapa waktu terakhir, pihak pemerintah sampaikan bahwa telah menganggarkan dana untuk proses percepatan SK CPNS formasi tahun 2021.
“Pemda bilang sudah keluarkan anggaran, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan prosesnya seperti apa,” ujarnya.
Kata Roy, massa aksi yang terdiri dari ratusan pewagai dan honorer ini telah berkomitmen untuk bermalam di kantor bupati hingga ada kejelasan dari Pemkab Tambrauw.
“Kami akan tidur di sini sambil konsolidasi lagi dengan pegawai honorer yang ada di distrik-distrik maupun OPD lainnya untuk bergabung. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, maka aktivitas perkantoran ini kami tutup semua,” tegasnya. []
