SORONG, SUARAPAPUA.com— Puluhan pedagang mama-mama Papua yang tergabung dalam Forum Pedangan Mama Papua Mandiri Klademak menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi (Perondagkop) dan UKM Provinsi Papua Barat Daya pada, Selasa (15/4/2025).
Aksi mama-mama pedagang Papua ini merupakan bentuk penolakan terhadap program kredit Ekomas yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus (Otsus). Selain itu juga, mereka medesak agar Kepala Dinas Perdagangan,Perindustrian dan Koperasi PBD untuk diganti.
Koordinator aksi Nataniel Jitmau mengatakan bahwa aksi damai yang dilakukan pihaknya merupakan murni muncul dari keresahan para pedagang mama Papua.
Karena kata dia kebijakan kredit Ekomas yang bersumber dari dana Otonomi Khusus ini justru akan menyulitkan pelaku usaha kecil, terutama para pedagang perempuan asli Papua.
“Kami minta pemerintah jangan buat susah mama-mama Papua. Dana Otsus itu untuk rakyat Papua, bukan untuk bikin utang baru,” tegas Nataniel.
Sistem penyaluran dana Otsus dalam bentuk kredit kata dia justru bertolak belakang dengan semangat pemberdayaan.
Kebijakan ini kata dia berpotensi menjerat masyarakat kecil ke dalam pusaran utang.
“Ciri-ciri pemimpin yang tidak amanah itu ketika dia selalu cari-cara supaya uang rakyat bisa ditahan. Padahal Otsus itu hadiah dari negara buat rakyat Papua.”
“Jangan potong uang rakyat sedikit-sedikit dan sisanya masuk ke kantong pejabat. Ini bukan untuk memperkaya elit, tapi untuk mengangkat kesejahteraan akar rumput.”
Senada dengan itu, Yosina Suruan salah satu pedagang mama Papua menyampaikan penolakannya terhadap program kredit Ekomas.
“Kami mama-mama Papua tidak terima. Dana Otsus itu harus langsung dirasakan masyarakat kecil. Jangan diputar-putar lagi sampai bikin kami susah,” kata Yosina.
Selama ini, para pedagang perempuan asli Papua banyak mengandalkan Koperasi swasta dan bantuan pemberdayaan dari program-program berbasis dana Otsus.
Namun kini mereka khawatir akan terjerat beban finansial baru dengan hadirnya skema kredit tersebut.
Para peserta aksi mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan program kredit Ekomas dan menyalurkan dana Otsus secara langsung dan transparan demi kesejahteraan masyarakat Papua, terutama para pelaku usaha kecil dan mikro.
Robertus Nauw, salah satu pemuda Klademak mengatakan jumlah orang asli Papua (OAP) di Kota Sorong, Papua Barat Daya sangat minoritas tetapi pemerintah tidak mampu untuk mengurus dan memberdayakan OAP.
Ia menyarakan agar pemerintah Kota Sorong dan provinsi menghibahkan anggran agar masyarakan dalam mengelolahnya dengan sendiri dibandingan harus melalui koperasi yang nantinya berpontesi KKN.
“Jumlah OAP di Kota Sorong ini hanya 27 persen saja, masa pemerintah tidak bisa urus. Kasih anggaran saja untuk masyarakat,” ujarnya.
