SORONG, SUARAPAPUA.com — Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama wali kota Sorong Septinus Lobat secara resmi meluncurkan program sekolah gratis di wilayah kota Sorong. Peluncuran itu dilakukan bertepatan dengan perayaan hari pendidikan nasional (Hardiknas), Jumat (2/5/2025).
Peluncuran program ini ditandai dengan prosesi pelepasan balon merah, putih, dan biru yang membawa flyer bertuliskan launching sekolah gratis oleh gubernur dan wali kota Sorong.
Momentum simbolis ini menggambarkan harapan dan tekad pemerintah untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan terjangkau bagi semua anak bangsa.
Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengapresiasi langkah progresif dari Pemkot Sorong.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bukti konkret bahwa negara hadir melalui pemerintah daerah untuk memenuhi hak dasar warga negara.
“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada wali kota Sorong. Ini bukan hanya kebijakan populer, tetapi langkah strategis untuk menyiapkan masa depan anak-anak kita.”
“Pendidikan adalah fondasi pembangunan, dan kota Sorong hari ini telah membuka jalan bagi generasi emas Papua Barat Daya,” ujar Elisa Kambu.
Ia menjelaskan, kebijakan ini mencakup penghapusan biaya pendaftaran dan biaya masuk sekolah, dan sudah ditetapkan sebagai keputusan pemerintah provinsi. Namun, pelaksanaannya ada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kalau ada pungutan di sekolah, lapor langsung ke wali kota. Karena kewenangan ada di wali kota, bukan di gubernur,” tegas Kambu.
Elisa Kambu memperkirakan jumlah siswa baru yang akan mendaftar sekolah di kota Sorong tahun ini mencapai 16.000 orang.
Gubernur pun mengingatkan agar program ini dijalankan secara maksimal dan benar-benar meringankan beban masyarakat.
“Kita akan intervensi dan dukung penuh pak wali kota dalam mewujudkan sekolah gratis ini. Sekolah gratis, bukan berarti pendidikan gratis. Kita semua harus pahami perbedaannya,” jelas Kambu.
Pemerintah provinsi juga akan mendorong lahirnya peraturan daerah khusus (Perdasus) sebagai payung hukum memperkuat pelaksanaan kebijakan ini.
Elisa Kambu menekankan pentingnya konsolidasi data yang akurat dari seluruh pihak terkait, termasuk kepala sekolah dan komite, agar implementasinya berjalan lancar.
Untuk itu, gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling mendukung dan memahami tantangan yang dihadapi.
“Kami di provinsi sudah sepakat dengan pak wali kota. Biaya-biaya akan dihitung dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Yang penting, semangatnya adalah memberikan akses pendidikan yang layak bagi semua anak di negeri ini. Mari masyarakat Papua Barat bersama pemerintah untuk mendukung program pendidikan ini,” ajaknya.
Sementara itu, Septinus Lobat menegaskan, Hardiknas tak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi momentum reflektif untuk membangun komitmen bersama dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.
“Peringatan hari pendidikan nasional adalah saatnya bagi kita semua untuk meneguhkan kembali semangat dan dedikasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah hadir untuk memastikan layanan pendidikan terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak-anak di negeri ini,” ujar wali kota Sorong penuh semangat.
Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Septinus Lobat secara resmi meluncurkan program sekolah gratis yang akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Program ini mencakup pembebasan seluruh biaya pendidikan dari jenjang TK hingga SMA/SMK, baik di sekolah negeri maupun swasta yang telah bermitra dengan Pemkot Sorong.
“Ini adalah tonggak sejarah. Selama ini masyarakat kita dibebani mahalnya biaya pendidikan. Mulai Juli nanti, saat pendaftaran tahun ajaran baru, seluruh biaya akan kami gratiskan. Harapan kami, kota Sorong sebagai ibu kota provinsi mampu menjadi lokomotif lahirnya SDM unggul di Papua Barat Daya dan Indonesia timur,” tukasnya. []
