JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzius Kadepa meminta Pemerintah Provinsi Papua agar segera melantik Dance Yulian Flassy sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) Papua.
“Saya meminta jika Kepres penunjukan Sekda itu benar, maka Pemprov Papua segera melakukan pelantikan Sekda definitif,” pinta Kepada kepada suarapapua.com, Sabtu (7/11/2020).
Katanya, hal itu mengacu pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor: 159/TPA Tahun 2020, yang dikeluarkan pada 23 September 2020, sekaligus ditandatangani Farid Utomo, selaku Deputi Bidang Administrasi Sekertariat Kabinet, Presiden Republik Indonesia.
Kadepa mengakui, tiga besar calon Sekda yang lolos dari hasil seleksi merupakan orang asli Papua, termasuk Dance Yulian Flassy dan dia orang asli Papua yang secara kemampuan maupun pengalaman tidak bisa diragukan.
“Entah siapa pun yang ditunjuk jadi Sekda Papua, dia yang terbaik,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Tolikara, Sony Wanimbo menyatakan hal serupa bahwa dirinya mendukung keputusan presiden tentang pengangkatan Sekda Papua.
Menurutnya, pihaknya yang melakukan aksi penolakan tersebut didasari pada alasan adanya kepentingan politik yang melatarinya, serta ketidakkonsistennya presiden terhadap regulasi tentang pengangkatan Sekda.
“Para penolak ini mengaku melakukan aksi penolakan oleh seluruh masyarakat Papua, padahal mereka hanyalah segelintir orang, yang juga adalah politisi daerah,” ujar Sony pada, Selasa (3/11/2020).
Terpisah, Deerd Tabuni, koordinator tokoh intelektual dan masyarakat Papua, saat jumpa pers di Kota Jayapura, Minggu (31/10/2020) lalu, menyatakan tak menerima penetapan Sekda Papua yang diduga ditunjuk oleh oknum-oknum tertentu melalui Presiden Joko Widodo.
“Semua sudah tahu hasil kerja dari Pansel yang dibentuk Kemendagri. Tetapi mengapa orang yang nilainya di bawah yang justru ditetapkan? Ini permainan dari mana? Kami minta bapak presiden tinjau kembali SK pengangkatan, Kepres dan surat tembusannya,” tukas Deerd.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Elisa Sekenyap
