NABIRE, SUARAPAPUA.com — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Dogiyai mendorong enam prioritas pembangunan kabupaten Dogiyai pada tahun anggaran 2022 yang bakal dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) setelah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Papua.
Yakobus Dogomo, pelaksana tugas kepala Bappeda kabupaten Dogiyai menyampaikan hal itu dalam musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Musrenbangda RKPD) kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2022 yang diadakan selama dua hari (12-13/4/2021) di aula Kingmi Digikotu, Mowanemani, distrik Kamuu, kabupaten Dogiyai, Papua.
Yakobus mengatakan, enam prioritas pembangunan itu tak terlepas dari visi misi Dogiyai Bahagia dibawah kepemimpinan Yakobus Dumupa-Oskar Makai.
“Enam prioritas pembangunan ditetapkan dalam Musrenbangda sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKPD yang dimulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, Musrenbang rancangan awal, penyusunan rancangan akhir RKPD hingga evaluasi RKPD di provinsi dan penetapan Perkada tentang RKPD,” jelasnya.
Bappeda Dogiyai menurutnya, telah mengikuti tahapan dalam penyusunan RKPD sesuai regulasi, dimana kini sudah masuk tahap Musrenbang rancangan awal RKPD kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2022.
“Rancangan awal RKPD telah disusun berdasarkan RPJMD kabupaten Dogiyai tahun 2017-2022. Ranwal RKPD Dogiyai dimusrenbangkan dengan maksud OPD dapat menyusun rencana kerja tahun anggaran 2022 sesuai tema dan prioritas pembangunan kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2022 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Papua,” bebernya.
Dogomo menyebutkan enam prioritas pembangunan kabupaten Dogiyai tahun 2022 itu.
Pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan sumber daya manusia.
Kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan umum.
Ketiga, meningkatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berasaskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan prinsip pelayanan yang prima.
Keempat, pengembangan potensi komoditas unggulan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi.
Kelima, pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas teknologi informasi serta komunikasi antar wilayah.
Keenam, penyelesaian tapal batas kabupaten dan sengketa hak ulayat tanah serta penanganan dampak lingkungan hidup.
Kegiatan Musrenbangda RKPD diadakan berdasarkan amanah Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dan mengacu pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Dogomo berharap, penyusunan rencana kerja (Renja) OPD dan penyampaian pokok pikiran DPRD tahun anggaran 2022 dalam Musrenbang ini harus mengacu pada tema dan prioritas yang telah ditetapkan.
“Karena RKPD itu akan menjadi pedoman di dalam penyusunan KUA, PPAS dan penyusunan RAPBD kabupaten Dogiyai tahun 2022. Juga agar pelaksanaan pembangunan tahun 2022 tepat sasaran, menjawab persoalan mendasar daerah dan indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan di dalam RPJMD tercapai,” bebernya.
Untuk itu, para pimpinan OPD diminta mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Kepmen 050, perubahan dari Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah agar pada saat penginputan di SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) tak mengalami kendala lagi.
“Para pimpinan OPD dapat mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai program prioritas kita dan hindari penganggaran yang melampaui kemampuan keuangan daerah. Buatlah proyeksi dana yang masuk akal. Dapat dijelaskan kegiatan yang diusulkan dibebankan ke sumber dana apa,” kata Dogomo.
Para pimpinan OPD juga dapat menerima pokok pikiran dari DPRD sesuai kondisi keuangan daerah. Menurutnya, Bappeda telah memberikan format pengisian usulan program, kegiatan dan sub kegiatan agar diusulkan berdasarkan hasil reses.
Dalam penyusunan program dan kegiatan, kata Dogomo, OPD yang mempunyai tupoksi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan agar dapat mengikuti pemaparan hasil survei potensi ekonomi Dogiyai dari Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) supaya dipertimbangkan dalam pengusulan program dan kegiatan.
“KAPP bekerja sama dengan Bappeda Dogiyai telah melakukan survei potensi ekonomi daerah. KAPP telah mempresentasikan dalam sesi pemaparan materi,” imbuhnya.
Bupati Yakobus Dumupa menegaskan, Musrenbangda ini menghasilkan RKPD tahun anggaran 2022 yang tentunya mempunyai peran sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Sebab RKPD jadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2022, Pembagian Plafon Anggaran Sementara serta penyusunan RAPBD tahun 2022,” kata Dumupa.
Selain itu, RKPD merupakan instrumen evaluasi untuk penyusunan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah karena RKPD memuat prioritas pembangunan dan capaian kinerja tahun anggaran 2021 sesuai RPJMD kabupaten Dogiyai tahun 2017-2022.
Oleh karenanya, bupati minta pimpinan OPD menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan rancangan awal RKPD kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2022 agar arah pembangunan tepat sasaran.
“Pimpinan OPD harus melihat kembali program kerja yang telah tertuang di dalam RPJMD sesuai tupoksi masing-masing agar dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RPJMD,” pintanya.
Bupati Dogiyai juga ingatkan pimpinan OPD yang mempunyai tupoksi berhubungan langsung dengan masyarakat agar memikirkan program konkrit berkaitan dengan perbaikan ekonomi rakyat, peningkatan pangan lokal dan peningkatan budaya kerja.
Pewarta: Markus You
