JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengaku sebagai anggota observer MSG tidak diberitahu kunjungan dua pejabatnya yang datang ke Jayapura, Papua pekan lalu.
“ULMWP sebagai anggota observer di MSG tidak diberitahu kunjungan Direktur Jenderal Sekretariat MSG Dr. Leonard Louma itu,” kata Markus Haluk, Sekretaris Eksekutif ULMWP kepada suarapapua.com pada, Jumat (28/6/2024).
Markus mengatakan, ULMWP sebagai wadah representatif bangsa Papua di MSG seharusnya secara etika diberitahu.
“Kami perlu ingatkan bahwa keberadaan Indonnesia di MSG sebagai anggota Asosiasi sejak 2015 semata-mata karena hanya untuk membendung masalah Papua di MSG. Indonesia tidak ingin kejahatan kemanusiaan, Pelanggaran HAM yang dilakukannya selama 61 tahun pendudukan di West Papua dibuka dan diangkat oleh para pemimpin MSG,” kata Haluk.
Haluk mengingatkan sebagaimana diketahui bersama bahwa ULMWP bukanlah LSM, tetapi sebuah wadah representasi politik bangsa Papua yang didirikan melalui Deklarasi Saralana di Port Vila, Vanuatu pada 6 Desember 2014.
“Jadi harus tahu bahwa kami menjadi observer MSG dengan pengorbanan dan penderitaan. Kami membeli dengan darah, air mata dan nyawa. Di mana banyak orang Papua yang menjadi korban ketika memperjuangkan keanggotaan ULMWP di MSG. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa kami tidak membeli dengan gratis.”
“[Oleh sebab itu] cara yang ditunjukan Direktur Sekretariat MSG adalah bagian dari mengorek luka dan melukai hati orang Papua.”
Katanya, komentarnya (Direktur MSG) bahwa “Papua dalam keadaan Stabil” ini murni kata-kata slogan yang dititipkan oleh Indonesia dimulutnya.
Karena jika ditelisik faktanya di tanah Papua, Haluk mengatakan, hingga saat ini sebanyak 70 an ribu lebih orang Papua sedang mengungsi dan 7 wilayah adat Papua masih berkonflik.
Selain itu kata dia, ancaman ekosida juga nyata, dimana 13 juta dari 34 juta tutupan hutan di West Papua diambil alih oleh penguasa dan investor.
“Ini fakta bahwa orang Papua sedang mengalami slow motion genosida, etnosida dan ekosida. Jadi apa yang disampaikan oleh Direktur MSG ini kontras dengan fakta yang dialami oleh bangsa Papua selama 61 tahun pendudukan Indonesia di West Papua.”
“Tetapi kami tahu kunjungan ini bagaikan malaikat pencabut nyawa di malam hari. Kami dengar bahwa semua perjalanan diatur diam-diam oleh Kementerian Luar Negeri dan intelijen Indonesia. Ini semua bagian dari strategi cuci muka Indonesia ditengah sorotan komunitas Pasifik atas situasi West Papua,” tukas Haluk.
Harusnya kata dia Pemerintah Indonesia mengundang Perdana Menteri Fiji dan PNG, agar mereka hadir di Jakarta dan West Papua sesuai keputusan para Pemimpin PIF pada 2023 lalu, bukan kunjungan seorang Direktur yang diatur Jakarta secara diam-diam.
“Ini sangat melecehkan harga diri Bangsa Papua,” pungkas Haluk.
Sebelumnya tim dari sekretariat MSG yang dipimpin Direktur Jenderal Leonard Louma dan Penasehat Eksekutif Christopher Nisbert mengunjungi Jayapura, Provinsi Papua pada, Senin (17/6/2024).
Pemerintah Indonesia melalui Ketua Satuan Tugas (Satgas) Komunikasi Publik Kesejahteraan Papua dari Kementerian Kominfo, Usman Kansong dalam pernyataannya mengapresiasi kunjungan keduanya yang dianggap sebagai langkah baik karena bisa secara langsung melihat kondisi dan berbagai pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di tanah Papua.
Ia mengatakan tim Melanesian Spearhead Group menganggap bahwa secara umum Papua dalam keadaan stabil dan kondusif, baik dari aktivitas ekonomi hingga kegiatan sosial kemasyarakatan berjalan dengan normal.
“Ini menjadi langkah positif dan apresiasi buat MSG karena kedua pimpinannya bisa menyaksikan bagaimana kondisi real di Bumi Cenderawasih,” ujarnya dalam pernyataannya yang dikutib dari rri.co.id.
