JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Di awal kepemimpinannya, gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan wakil gubernur Deinas Geley mencanangkan program pendidikan gratis di provinsi Papua Tengah. Kebijakan ini bertujuan meletakkan fondasi pertama di bidang pendidikan demi memperkuat identitas, mengangkat martabat dan mencetak generasi pemimpin masa depan yang berakar pada budaya lokal agar nantinya mampu bersaing secara global.
Dalam rangka itu, pemerintah provinsi Papua Tengah menggelar dialog terbuka terkait kebijakan pendidikan gratis di provinsi Papua Tengah, Kamis (17/4/2025). Dialog bertema “Merumuskan Kebijakan Bersama, Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan” itu diadakan di aula kantor gubernur Papua Tengah.
“Pendidikan adalah jalan utama menuju perubahan yang berkelanjutan. Provinsi Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, seperti akses pendidikan yang tidak merata, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar di daerah terpencil, serta disparitas ekonomi yang menyebabkan banyak anak tidak mampu melanjutkan pendidikan,” kata gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya, sebagaimana siaran pers dari Humas Pemprov Papua Tengah.
Dalam dialog terbuka dihadirkan sejumlah sekolah, lembaga atau yayasan pendidikan. Antara lain Yayasan Kaki Dian Emas, Yayasan Kalam Kudus, Yayasan Pelayanan Desa Terpadu (PESAT), Yayasan Serafim, Yayasan Dharma Bakti Karya, Yayasan PPPK Petra Surabaya, Yayasan Ipeka, Jesuit Indonesia, Majelis Pendidikan Kristen, Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Presiden, Charis National Academy, Sekolah Presiden, Sekolah GenIUS, Sekolah Pelita Harapan, Sekolah Bagimu Negeri, Sekolah Ciputra, Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dari Universitas Papua (Unipa), Sekolah Papua Harapan, dan SMA Negeri 3 Buper Jayapura.
Dengan tim panelis Dr. Ir. Agus Sumule, Dr. Yance Nawipa, S.Th, M.Th, Dr. (Cand) Lutfi Firdaus, S.Pd, M.Pd, dan Apolonaris Yogi, B.Soc.Sc, M.Sc.
Kata Meki Nawipa, di balik banyak tantangan itu ada seberkas harapan mengingat banyak lembaga atau yayasan pendidikan telah lebih dulu mengambil inisiatif untuk memberikan beasiswa, membangun sekolah-sekolah sederhana di pedalaman, serta mempraktikkan pendidikan berbasis budaya lokal yang relevan dengan kehidupan anak-anak Papua Tengah.
Inisiatif ini diambil pemerintah provinsi Papua Tengah untuk merumuskan kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK baik negeri maupun sekolah swasta atau yayasan.
“Kita menyadari bahwa pendidikan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan suatu tanggung jawab kolektif. Dialog hari ini adalah bentuk konkret dari semangat kolaborasi, tempat kita duduk bersama, saling mendengarkan, dan saling menguatkan demi masa depan generasi muda Papua Tengah,” ujar Nawipa.
Gubernur menyatakan, pendidikan gratis bukan sekadar penghapusan biaya. Lebih dari itu, program yang dicanangkan itu merupakan komitmen moral untuk menghadirkan keadilan sosial bahwa setiap anak, siapapun orang tuanya dan di manapun dia tinggal berhak memperoleh pendidikan yang layak.
“Pendidikan gratis adalah fondasi keadilan sosial. Di atas wilayah provinsi Papua Tengah ini kita memiliki anak-anak dari berbagai latarbelakang, baik itu orang asli Papua (OAP) maupun non OAP. Mereka semua ini anak negeri Papua Tengah yang memiliki hak yang sama untuk bermimpi, bertumbuh dan berhasil,” ujarnya.
“Bagi anak-anak OAP, pendidikan gratis adalah pintu memperkuat identitas, mengangkat martabat dan menciptakan generasi pemimpin masa depan yang berakar pada budaya lokal, namun mampu bersaing secara global,” kata Meki.
Gubernur Papua Tengah kemudian menyampaikan empat hal penting sehubungan dengan kebijakan pengembangan pendidikan.
Pertama, kata Meki, pemerintah membuka ruang sebesar-besarnya bagi kontribusi lembaga atau yayasan pendidikan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Masukan dari lapangan, menurutnya, sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan riil.
“Hal kedua, kita akan mengidentifikasi wilayah-wilayah prioritas yang perlu segera mendapat intervensi serta kebutuhan siswa di lapangan.”
Yang ketiga, gubernur memastikan pemerintah daerah siap menjalin kemitraan strategis dan berkeadilan dengan semua pihak yang memiliki komitmen terhadap pendidikan. Ia tegaskan, tidak ada anak Papua Tengah yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Dan yang keempat, kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong membangun pendidikan hanya dengan dana, tetapi juga dengan kepedulian, kebersamaan dan cinta kepada anak-anak kita,” tandasnya. []
