JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Perhatian pemerintah kabupaten Nduga kepada anak-anak negeri yang sedang kuliah di seluruh Indonesia diminta agar adil. Mahasiswa asal Nduga di wilayah Indonesia termasuk di Papua menuntut pencairan dana studi pada tahun ini segera dipercepat.
Hal itu diungkapkan Remes Umbruangge, sekretaris ikatan pelajar mahasiswa Nduga (IPMN) di Jayapura, Senin (21/10/2019) di asrama Ninmin Abepura.
“Kami minta Pemda Nduga segera cairkan dana studi bagi mahasiswa. Karena wilayah Indonesia Barat dan Tengah sudah Pemda cairkan, jadi untuk kami punya juga harus segera dicairkan,” katanya.
Ubruangge akui pemerintah daerah sempat menginformasikan bahwa pencairan dana akan didahulukan bagi mahasiswa yang kuliah di luar Papua karena mereka sedang dalam masalah rasisme.
“Waktu pembagian dana, Pemda Nduga utamakan kawan-kawan kami yang di pulau Jawa. Kemudian untuk yang di Papua akan dibagi dalam waktu dekat. Tetapi kami menunggu sampai sekarang sudah menjelang dua bulan,” ujarnya.
Di kesempatan sama, Benny Murib, pengurus IPMN kota studi Jayapura, mengatakan, mereka sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait.
“Waktu itu bapak Sekda datang ke asrama sini, saya ketemu dan bicara. Bapak bilang dua minggu kemudian, tapi kami tunggu tidak ada sampai saat ini. Jadi, kami minta untuk cairkan cepat, sebelum kami ambil tindakan lain.”
Murib menjelaskan, mahasiswa Nduga yang kuliah di sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura sedang mengikuti ujian tengah semester dan akan lanjut ujian semester. Katanya, sekarang masih ada toleransi karena ujian tengah semester.
“Satu syarat yang harus dilunasi adalah uang semester. Kalau tidak bayar, jelas kami tidak diijinkan untuk mengikuti ujian. Maka itu, Pemda harus bergerak cepat agar dananya dicairkan dan kami pergi bayar di kampus masing-masing,” tuturnya.
Mahasiswa bahkan menyampaikan ultimatum jika tidak diseriusi tuntutan tersebut, tindakan yang tidak diinginkan akan dilakukan di kabupaten Nduga.
Selain itu, pemerintah provinsi dan pusat diharapkan selalu memantau pengelolaan anggaran yang dialokasikan ke setiap daerah.
“Apalagi dana studi selalu tidak sesuai jumlahnya, dipotong dengan alasan ini dan itu,” imbuh Murib.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You
