TAMBRAUW, SUARAPAPUA.com— Dewan Adat Papua Wilayah III Domberai tegaskan agar hentikan pembangunan Komando Distrik Militer atau Kodim di daerah yang aman, dan pemerintah memfokuskan membangun peningkatan SDM bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur.
“Kami menolak rencana pembangunan Kodim di beberapa Wilayah adat di Papua Barat. Seperti di Tambrauw, kehadiran Kodim hanya untuk melindungi investor-investor yang saat ini sedang merampas sumber daya alam dan merusak hutan adat yang ada di Tambrauw tanpa memikirkan hak masyarakat adat. Apalagi di daerah tersebut memiliki potensi SDA yang sangat besar,” tegas Zakarias Horota, Plt. DAP Wilayah III Domberai melalui pesan Whatsapp kepada suarapapua.com, belum lama ini.
Menurutnya Pemerintah Kabupaten Tambrauw agar lebih fokus melihat permasalahan yang terjadi saat ini, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.
“Keamanan itu urusan polisi, jadi cukup ada kepolisian saja, stop bangun Kodim lagi. Harusnya pemerintah di Kabupaten Maybrat dan Tambrauw memperhatikan berbagai permasalahan yang terjadi, seperti masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, serta juga pasar yang layak untuk masyarakat,” kata Zakarias Horota.
Abraham Yekwam, salah satu pemuda adat asal Tambrauw kepada suarapapua.com di Sausapor mengatakan masyarakat adat tidak membutuhkan kehadiran Kodim, karena tidak ada manfaat dari kehadiran Kodim itu sendiri.
“Kami tidak butuh Kodim. Untuk itu kami akan terus menolak hingga Kodim tidak di bangun di atas tanah adat kami. Yang kami inginkan adalah pemerintah fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan serta infrastruktur jalan dan jembatan serta pasar yang layak untuk mama-mama berjualan,” tegas Abraham Yekwam.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Elisa Sekenyap
