PartnersKelompok HAM di Australia Kesalkan Pertemuan PIF yang Abaikan Masalah Papua Barat

Kelompok HAM di Australia Kesalkan Pertemuan PIF yang Abaikan Masalah Papua Barat

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Sebuah kelompok lobi hak asasi manusia yang berbasis di Australia ingin para pemimpin Kepulauan Pasifik bersatu dan mengambil tindakan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat.

Hal itu disampaikan Joe Collins, juru bicara Asosiasi Papua Barat Australia yang berbasis di Sydney bahwa orang-orang Papua Barat yang diduduki Indonesia melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas Pasifik.

Baca Juga:  Australia dan Papua Nugini Akan Memulai Negosiasi Perjanjian Pertahanan Baru

Collins mengatakan hasil pernyataan oleh Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Suva minggu lalu – yang gagal menyebutkan Papua Barat – adalah “kesempatan yang terlewatkan” untuk membantu orang-orang yang menderita di tangan tindakan brutal Jakarta.

Ia lalu mengatakan bahwa para pemimpin regional harus mendesak pemerintah Indonesia untuk mengizinkan misi pencarian fakta ke wilayah tersebut.

“Sangat penting bahwa Papua Barat tampaknya membuat kemajuan, terutama di wilayah ini yang mendapat dukungan dari masyarakat di wilayah tersebut.”

Baca Juga:  Langkah Diplomatik Fiji Ke Yerusalem Memicu Kontroversi Dengan Palestina

“Saya mengerti bahwa PIF memiliki masalah besar, perubahan iklim, perikanan. Tapi saya tampaknya tidak akan membutuhkan banyak hal hanya untuk mengakui penderitaan orang-orang Papua Barat yang menderita di bawah pemerintahan Indonesia,” pungkasnya.

Ia mengatakan, mestinya PIF yang membawahi 18 negara mestinya memiliki peluang untuk angkat soal-soal Papua.

“Anda akan membayangkan bahwa dalam forum raksasa dengan 18 anggota itu bisa menjadi cara yang sangat kolektif untuk mengangkat masalah tanpa Jakarta memilih satu negara untuk dikritik.”

Baca Juga:  Kepulauan Marshall Mengubah Suara Ukraina di PBB

Asosiasi Papua Barat Australia itu kembali menggambarkan dirinya sebagai kelompok pendukung hak asasi manusia, termasuk penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Solidaritas Merauke Desak Komnas HAM Terbitkan Rekomendasi Hentikan PSN

0
“Masyarakat terdampak langsung maupun organisasi lingkungan hidup tidak dilibatkan sejak awal pembahasan kerangka acuan dan penilaian AMDAL dan belum mendapatkan informasi dokumen lingkungan,” ujar Franky Samperante.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.