JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Masih dipendingnya jabatan definitif kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) provinsi Papua Pegunungan dipertanyakan Forum Peduli Pembangunan Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan (FP2KP3).
Benyamin Lagowan, S.Ked, koordinator FP2KP3, mempertanyakan alasan belum dilantiknya Kadinkes Papua Pegunungan sesuai hasil audiensi sebelumnya.
“Sudah sebulan berlalu belum juga dilakukan pelantikan. Ada apa sampai ini bisa begini?,” ujarnya mempertanyakan, Sabtu (1/6/2024).
Benyamin menjelaskan, sebelumnya FP2KP3 telah sampaikan aspirasi untuk prioritaskan jabatan Kadinkes Papua Pegunungan harus putra asli Lapago. Aspirasi disampaikan saat sejumlah komponen aktivis, pemerhati, pemuda dan mahasiswa bersama masyarakat Lapago melakukan aksi demonstrasi damai dengan menggeruduk kantor Dinkes provinsi Papua Pegunungan yang beralamat di Homhom, Wamena, Senin (6/5/2024) lalu.
“Dalam audiensi bersama bapak penjabat gubernur Papua Pegunungan di kediamannya pada tanggal 9 Mei 2024, disampaikan bahwa pelantikan Kadinkes Papua Pegunungan definitif putra daerah Lapago akan dilakukan pada akhir Mei 2024,” jelasnya.
Hal sama didapat FP2KP3 saat audiensi bersama ketua MRP Papua Pegunungan, penjabat Sekda Papua Pegunungan dan lainnya, bahwa pelantikan Kadinkes yang dipending akan dilaksanakan pada akhir Mei bersamaan dengan pelantikan pejabat eselon 3 dan 4.
“Tetapi, hingga memasuki tanggal 1 Juni ini tidak ada tanda-tanda pelantikan sebagaimana disampaikan,” kata Lagowan.
Oleh karena itu, FP2KP3 menurut Benyamin, mendesak dan mempertanyakan kepada Pj gubernur Papua Pegunungan alasan belum dilakukan pelantikan para pejabat eselon 3 dan 4 bersama kepala Dinkes Papua Pegunungan?.
”Apakah ada masalah serius yang menyebabkan pelantikan Kadinkes Papua Pegunungan belum bisa dilakukan?”.
Faktanya, kata Lagowan, sampai saat ini kondisi objektif atas aktivitas pelayanan publik pada kantor Dinkes Papua Pegunungan belum berjalan normal, bahkan ditemukan banyak program tak berjalan karena kelalaian kepala dinas saat ini.
“Misalnya, program vaksinasi yang merupakan domainnya Dinkes provinsi, penentuan status KLB kasus Polio kabupaten Nduga, status operasional KPAP Papua Pegunungan, pengaktifan Palang Merah Indonesia wilayah Papua Pegunungan, pembentukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Papua Pegunungan, pengoperasian RS Pratama Kimbim sebagai rumah sakit rujukan di Papua Pegunungan, dan masih banyak program lainnya yang sementara mandek,” bebernya.
Lagowan tegaskan, perlu ada pelantikan segera Kadinkes agar dapat menghidupkan pelayanan publik di sektor layanan kesehatan masyarakat yang penting dan vital bagi kehidupan manusia di wilayah provinsi Papua Pegunungan.
Ia berpendapat, pembiaran atau penundaan akibat tarik ulur kepentingan dalam pelantikan Kadinkes akan membuat masyarakat semakin sulit mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai dan menghambat proses pembangunan kesehatan Papua Pegunungan secara umum, juga pelayanan berbagai kebutuhan administratif kedinasan pada Dinkes.
Dengan demikian, FP2KP3 mendesak penjabat gubernur provinsi Papua Pegunungan bersama pansel JPTP agar segera melantik sosok putra daerah Lapago yang telah lolos seleksi akhir lelang jabatan tahun 2023.
Desakan kedua, segera mencopot dr. Ronny Situmorang, M.Kes yang telah secara jelas dan nyata terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi.
Salmon Wantik, S.Ked, anggota FP2KP3, menyatakan, hal ini tidak boleh dibiarkan karena berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat di wilayah provinsi Papua Pegunungan.
FP2KP3 bahkan bakal turun aksi demonstrasi lagi menyikapi tertundanya pelantikan Kadinkes Papua Pegunungan.
“Kalau sampai bulan Juni ini tidak ada pelantikan, maka FP2KP3 akan kembali melakukan aksi demo damai dengan memalang kantor Dinkes hingga ada Kadinkes definitif,” ujar Wantik disepakati anggota FP2KP3: Jufry Wenda, S.Ked, Domi Pabika, Amd.Kep, dan Kristianus Matuan, Amd.Kom. []
