TIOM, SUARAPAPUA.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, merilis indeks kerawanan Pemilu (IKP) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 se-kabupaten Lanny Jaya.
Kegiatan launching IKP dan penandatanganan Pilkada damai kabupaten Lanny Jaya dibuka penjabat bupati Lanny Jaya, dihadiri Bawaslu, KPU, Polri, TNI, para bakal calon bupati dan wakil bupati beserta 18 partai politik, berlangsung Senin (14/10/2024) di aula Nirimik kantor DPRD kabupaten Lanny Jaya.
Dujan Kogoya, ketua Bawaslu kabupaten Lanny Jaya, mengatakan, potensi kerawanan Pilkada serentak tahun 2024 akan menimbulkan potensi kecurangan atau pelanggaran Pilkada dan potensi konflik antar massa pendukung.
Adapun potensi kerawanan pemilu, kurangnya netralitas PNS/ASN pada Pilkada mulai ASN provinsi sampai dengan kepala desa.
Karena kurangnya netralitas TNI/Polri pada Pilkada dan netralitas tokoh/pimpinan agama/gereja. Kurangnya netralitas penyelenggara dan pengawas pada Pilkada 2024.
Masifnya isu hoaks (berita bohong), perilaku tim sukses dan pemenangan yang kurang teliti, kurang mematuhi aturan, dan tidak rela menerima kekalahan.
Pernyataan bersifat diskriminasi berdasarkan SARA, politik uang (suap/menyuap).
Pemilihan sistem noken yang tidak menjamin kepastian hukum (luber/jurdil). Kampanye yang tidak/kurang tertib, karena dendam politik pelaksanaan Pileg/Pilpres dan politik masa lalu.
Isu pelaksanaan pergantian kepala kampung, kepala distrik, pimpinan OPD, mengakibatkan gangguan kamtibmas dari luar.
Yohanes Sangur, staf ahli Bupati Lanny Jaya, mengatakan, hal-hal yang disampaikan oleh ketua Bawaslu bahwa IKP yang terjadi pada Pilkada bupati ataupun pemilihan gubernur di provinsi Papua Pegunungan, sudah dapat diketahui jauh sebelumnya berdasarkan pemetaan.
“Yang harus dilakukan adalah seluruh pihak harus netral dan diharapkan tetap netral sesuai dengan tugas yang kita laksanakan, termasuk ASN, Polri, TNI maupun penyelenggara Pilkada, terutama penyelenggara wajib netral karena di situ rawan konflik termasuk Bawaslu wajib bekerja secara independen tanpa intervensi pihak manapun, sehingga pelaksanaannya berjalan aman dan kondusif dan hal itu menjadi tanggung jawab penyelenggara.”
Sementara itu, Kompol Nur Salam Saka, Kapolres Lanny Jaya, mengatakan, pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 memiliki potensi kerawanan dari pendaftaran, penentuan calon, pengundian nomor urut, pentahapan kampanye hingga sampai debat kandidat.
“Maka dari kami lebih fokus adalah potensi kerawanan pasca pemungutan dan penghitungan suara, sebab berdasarkan pengalaman di Pilpres dan Pileg ada potensi kerawanan yang muncul adalah pada saat pungut dan hitung suara karena berkaitan dengan respons dari massa pendukung yang tidak menerima kenyataan,” kata Saka.
Oleh karenanya, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 diminta agar aturan yang benar wajib ditegakkan demi menghindari kemungkinan timbulnya keributan bahkan konflik diantara massa pendukung.
“Kami menyarankan kepada penyelenggara Pilkada terutama KPU dan Bawaslu sebagai pengawas, bahwa harus bekerja secara netral, jujur dan adil, sehingga dapat memastikan Pilkada berjalan aman. Kalau penyelenggara mendukung salah satu paslon, itu nantinya akan memicu konflik dan yang menjadi korban adalah massa pendukungnya,” tutur Kapolres. []
