Bupati Lanny Jaya Minta BKPPA dan Keuangan Perhatikan Hal Ini

0
47

TIOM, SUARAPAPUA.com— Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom menyatakan organisasi perangkat daerah (OPD) belum diliburkan, sehingga setiap ASN tetap masuk kantor. Hal itu disampaikan saat memimpin apel pagi di halaman kantor bupati Lanny Jaya, Papua Pegunungan, Senin (14/4/2025).

Aletinus Yigibalom mengatakan, aktivitas perkantoran setiap OPD tetap dijalankan seperti biasa. Termasuk kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) akan segera dilakukan dengan memfokuskan usulan dari setiap kampung dan distrik.

Baca Juga:  Mendagri dan Gubernur Papua Diminta Mengevaluasi Kinerja Pansel DPRP Jalur Pengangkatan

“Pimpinan OPD yang menyusun program tidak membuat tumpang tindih agar usulan kampung dan distrik bisa terakomodir dan terjawab nantinya,” ujar Yigibalom dalam arahannya.

Bupati Aletinus Yigibalom mengingatkan penggunaan dana kampung harus bermanfaat bagi seluruh masyarakat kampung.

“Dana kampung selama ini kita biarkan, itu bisa disalahkan sama kepala kampung, terus pemerintah juga nanti. Dana itu kita akan pastikan dimanfaatkan oleh kampung itu sendiri, seperti menyediakan air bersih, lampu, dan bantuan ke gereja. Jadi, lima tahun kedepan kita akan kawal dana kampung, sesuai program pembangunan dari kampung ke kota di kabupaten Lanny Jaya,” tuturnya.

ads
Baca Juga:  Masyarakat di Kelurahan Saoka Minta Pemprov PBD Sediakan Bus untuk Anak Sekolah

Bupati juga menyinggung, entah kerja atau tidak kerja setiap ASN tetap digaji negara. Maka, kehadiran di kantor sangat penting, sebab ada tugas-tugas yang diberikan pimpinan OPD. Hampir setiap hari kerja yang sering ada hanya itu-itu saja karena sudah saling kenal.

Karena itu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BKPPA) dan Keuangan kabupaten Lanny Jaya diminta kerja ekstra menertibkan administrasi kepegawaian terkait hak-hak ASN.

Baca Juga:  Dikabarkan Sebanyak 71 Warga Sipil Mengungsi ke Kota Dekai

“Apakah selama ini ASN masuk dan tidak masuk juga gaji dibayar langsung di rekening masing-masing. Meman gada pegawai dari kabupaten yang pindah ke provinsi dan ada yang meninggal, tetapi masih dibayarkan gajinya. Saya harap BKPPA dan Keuangan segera selesaikan hal ini,” pinta Aletinus. []

Artikel sebelumnyaDinilai Tabrak Aturan, Aktivis di PBD Soroti Kebijakan Walkot Sorong
Artikel berikutnyaTolak Program Kredit Ekomas, Mama Papua: Jangan Bikin Susah Kami!