JAKARTA, SUARAPAPUA.com – Forum Parlemen Indonesia-Pasifik atau Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) secara resmi dibuka hari ini (23/07) di Grand Hyatt, Jakarta. Pembukaan dilakukan oleh Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. Tema forum yang akan berlangsung selama dua hari tersebut adalah ‘Human Development and Maritime Sustainability.’
Forum ini merupakan yang pertama kalinya dilangsungkan. “Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Diplomasi Parlemen sebagaimana yang diamanahkan dalam UU MD3. Kita ingin menguatkan diplomasi internasional yang sudah dilakukan Presiden Jokowi dalam meningkatkan peran Indonesia untuk pengembangan dan pembangunan Kawasan Pasifik,” kata Bambang Soesatyo, dikutip dari laman resmi DPR RI.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, mengharuskan Indonesia berinteraksi dengan negara-negara tetangga di sekitarnya, termasuk yang terletak di Kawasan Pasifik.
“Isu-isu yang kita bicarakan hari ini, terkait erat dengan janji pembangunan global yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kita bicara soal ekonomi biru, yang mencirikan pemanfaatan potensi kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Di satu sisi, kita juga dihadapkan pada fakta dampak negatif perubahan iklim akibat pemanasan global,” terang Bambang Soesatyo.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang bertindak sebagai keynote speaker, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, serta sejumlah Anggota DPR RI lainnya. Dalam jumpa pers, Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, turut hadir.
Sedangkan pimpinan Parlemen dari berbagai negara Kawasan Pasifik yang hadir adalah Wesley W. Simina (Ketua Kongres Mikronesia), Jiko Luveni (Ketua Parlemen Republik Fiji), Tebuai Uaai (Ketua Parlemen Republik Kiribati), Cyril Buraman (Ketua Parlemen Republik Nauru), dan Kenneth A. Kedi (Ketua Parlemen Republik Kepulauan Marshall), Japsper Nasiu (Ketua Parlemen Kepulauan Solomon), Fatafehi Fakafanua (Ketua Parlemen Kerajaan Tonga), Gaston Tong Sang (Ketua Parlemen French Polynesia), John Simon (Wakil Ketua Parlemen Papua Nugini) dan Lecourieux Yoann (Wakil Ketua Parlemen New Caledonia).
Negara-negara Pasifik yang diundang adalah Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Nieu, Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia, Kaledonia Baru dan Vanuatu.
Parlemen Vanuatu tidak menghadiri pertemuan ini. Menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang merupakan salah satu inisiator pertemuan, Vanuatu tidak menjawab undangan yang sudah dikirimkan oleh DPR RI.
“Awalnya antar parlemen Vanuatu dan Indonesia memiliki hubungan yang baik bahkan sempat melakukan kerja sama antar parlemen. Kerjasama bubar dikarenakan konstitusi Vanuatu memasukkan dan mengakui kemerdekaan Papua”, ungkap Fadli Zon di Jakarta pada hari Kamis (19/07) dikutip dari detikriau.com.
Pewarta: Wim Geissler
Sumber: dpr.go.id/detikriau.com
