BeritaHeadlineSudah 31 Ormas Bergabung Tolak Otsus Jilid II

Sudah 31 Ormas Bergabung Tolak Otsus Jilid II

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Rakyat Papua dari berbagai elemen dan Organisasi Masyarakat sipil terus bergabung dalam gerakan Petisi Rakyat Papua Tolak Otonomi Khusus Jilid II. Hingga hari ini, Kamis (23/07), sudah sekitar 31 organisasi menyatakan sikapnya untuk menggalang rakyat melalui Petisi penolakan Otsus.

Sumber informasi dari halaman Facebook “Petisi Rakyat Papua”,  hampir setiap hari organisasi masyarakat dari berbagai sektoral menyatakan bergabung. Terakhir, Nelayan Pribumi Papua (NEPPA)  di Jayapura menyatakan bergabung. Sementara kemarin, Rabu (22/07), Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Meepago di Jayapura bergabung setelah menyampaikan sikapnya di Lapangan Zakheus, Padang Bulan, Jayapura. 

Sebelumnya, ikut bergabung berbagai organisasi Paguyuban seperti dari Yahukimo, Yalimo, Kuyawage, Kaimana, Teluk Ampimoi, Pegunungan Bintang, dan Tambrauw bergabung dalam gerakan ini. Sementara Dewan Adat Papua (DAP) yang membawahi 7 wilayah Adat Papua juga menyatakan bergabung dalam gerakan rakyat Tolak Otsus ini.

Baca Juga:  KNPB Kembangkan Sayapnya Dengan Melantik Pengurus Konsulat Wilayah Gorontalo

Dari sususan organisasi-organisasi itu, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Front Rakyat Maubere untuk West Papua (FRM-WP) ikut mendukungnya. Front Rakyat Maubere merupakan gabungan dari 4 organisasi rakyat Maubere yang ada di Timor Leste.

Mengikuti Sikap 31 Organisasi ini, Dewan Gereja Papua dan 57 Pastor Pribumi Papua pun menyatakan sikap kepada Jakarta agar hentikan Otsus yang penuh dengan masalah itu. Lebih jauh, 57 Pastor Pribumi Papua ini menyerukan agar Indonesia gelar referendum bagi rakyat Papua.

 “Pemerintah Indonesia bisa menetapkan sikap dan keputusan terbaiknya atas Papua, yang masih menjadi bagian dari rakyat Indonesia dan wilayah teritorial hukum Indonesia untuk pelaksanaan referendum bagi tanah Papua,” kata Pastor John Bunai saat membacakan seruan jilid II 57 Pastor Katolik pribumi dari lima keuskupan Se regional Papua di kediaman Pastoran Kondius, Abepura, Selasa (21/7/2020).

Baca Juga:  ULMWP: Jenderal Mathias Wenda Merupakan Pejuang Revolusioner Tangguh

Sementara itu, merespon gerakan rakyat Papua ini, Presiden Jokowi mengutus dua menterinya, yakni Mendagri Tito Karnavian dan Menkopolhukam Mahfud MD berkunjung ke Timika, Papua, kemarin, Rabu (22/07). Tito mengatakan Otsus akan dilanjutkan dengan alasan kesejahteraan. Tito bahkan Mahfud meminta masyarakat Papua tidak terprovokasi pihak lain.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya,  Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat (MRP/PB) tetap berpedoman pada keputusannya, yakni kembalikan kepada keputusan rakyat Papua. Hal senada juga disampaikan Yunus Wonda, anggota DPR Provinsi Papua.

Baca Juga:  Masyarakat Terdampak PSN Deklarasikan Solidaritas Merauke Tolak Perampasan Tanah dan Ruang Hidup

Juru Bicara dari 31 Organisasi yang bergabung dalam gerakan Petisi Rakyat Papua, Victor Yeimo saat dihubungi media ini menyampaikan bahwa semua organisasi dan elemen rakyat Papua segera bersatu dalam sikap bersama untuk mencari jalan damai dan demokratis dalam menyelesaikan konflik Papua.

“Otsus itu masalah bukan jawaban. Maka untuk mencari solusi dari masalah, Indonesia segera buka ruang damai dan demokratis bagi rakyat Papua untuk menentukan pilihannya apakah melanjutkan Otsus atau merdeka” Pungkas Victor saat dihubungi media ini.

Dari pantauan media ini, Sekretariat Bersama (Sekber) selain mendistribusikan Petisi Rakyat Papua, Sekber masih terus memanggil semua organisasi dan elemen masyarakat Papua dan pendukung di luar Papua untuk bergabung dalam Petisi ini.

PEWARTA: ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Bagaimana Australia Melihat Rusia Menginginkan Pangkalan Militer di Biak?

0
Analis Evan Laksama dari International Institute of Strategic Studies mengatakan bahwa ia “skeptis” bahwa Indonesia akan setuju untuk menukar akses ke pangkalan militer dengan teknologi nuklir atau peralatan militer berteknologi tinggi dari Rusia.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.