PasifikMantan Komandan Tentara Revolusi Bougainville Mencalonkan Diri Jadi Presiden

Mantan Komandan Tentara Revolusi Bougainville Mencalonkan Diri Jadi Presiden

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ishmael Toroama, seorang mantan komandan Tentara Revolusi Bougainville atau Bougainville Revolutionary Army telah mencalonkan diri sebagai presiden daerah otonomi Bougainville.

Toroama mengakui, dirinya dapat memberikan lingkungan yang aman untuk mendorong investor datang ke Bougainville.

Pemilihan presiden daerah Otonomi Bougainville PNG akan dilakukan pada Agustus 2020. Pemilihan sempat dibatalkan lantaran wabah Covid-19 yang mewabah dunia.

Baca Juga:  Empat Utusan Gereja di Tanah Papua Hadiri Konferensi Pemuda Ekumenis Pasifik di Fiji

Toroama sendiri menempatkan fokus pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, termasuk aturan hukum sudah berlaku dengan benar, dan hak asasi manusia direalisasikan. Ia juga berharap agar pemerintah transparan dan akuntabel.

Ia juga mengatakan, bahwa penekanannya adalah pada penempatan aturan hukum yang benar, sehingga investasi dapat di tarik dan perekonomian bisa berkembang.

Dia juga mengatakan keputusan pemerintah untuk menunda pemungutan suara itu ilegal.

Baca Juga:  Menlu Prancis Mengakhiri Pembicaraan Dengan Kaledonia Baru, Akan Bertemu Kembali Akhir Maret

Awal pekan ini kantor pemilihan Bougainville meminta para calon kandidat untuk menunda kampanye karena hal itu menyebabkan kebingungan di antara masyarakat.

Nominasi juga tidak terbuka hingga bulan depan.

Sumber: Radio New Zealand

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Tong Bicara Tapi Dong Jalan Terus, Buku Analisis Tentang Lingkungan dan...

0
“Jadi buku ini ditulis melalui analisis kritis. Jadi disitu ada persoalan, tetapi A bilang saya tidak tahu, B bilang saya tidak tahu. Nah dibelakang ini siapa yang bermain. Misalnya otonomi khusus. Otsus itu sebuah paradikma baru. Jakarta bilang kami sudah kasih [dana] miliaran, tapi faktanya di Papua tidak sejahtera,” kata Prof. Levan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.