BeritaSEKBER Deklarasi Tolak Otsus

SEKBER Deklarasi Tolak Otsus

TAMBRAUW, SUARAPAPUA.com— Puluhan aktivis yang tergabung dalam sekretariat bersama atau kerja bersama (SEGBER) deklarasikan penolakan Otsus jilid II dan mendukung petisi rakyat Papua (PRP) pekan lalu.

Penolakan itu dideklarasikan dalam ibadah syukuran memperingati satu tahun rasisme di Sekretariat Kaki Abu, Sorong.

“Atas nama rakyat Papua kami menolak tegas segala bentuk upaya pemerintah untuk melanjutkan Otsus jilid II. Otsus sama sekali tidak akan menjamin hak-hak orang Papua,” tegas Natalis Yewen, jubir SEGBER dan juga salah satu aktivis HAM dalam siaran persnya.

Baca Juga:  Audiensi dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, Wabup Lanny Jaya: Fokus Kembangkan Potensi Daerah

SEGBER akan menjadi wadah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua, terutama disampaikan kepada pemerintah agar tidak mengorbankan rakyat Papua dengan Otsus jilid II

“Kami akan menjadi media untuk mengalang, mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat Papua dalam menolak Otsus jilid II. Kami mengajak seluruh rakyat Papua yang di Sorong Raya untuk berpartisipasi dan mendukung perjuangan petisi penolakan otonomi khusus jilid II yang akan di jalankan,” tambahnya.

Baca Juga:  Wujudkan Kerinduan Masyarakat 10 Distrik, Bupati dan Wabup Dogiyai Minta Dukungan Semua Pihak

Salah satu aktivis kepada suarapapua.com mengatakan, 20 tahun Otsus diberlakukan, tetapi orang Papua tidak menikmati Otsus.

“20 tahun ini cukup lama, rakyat Papua hidup tanpa Otsus, jadi pemerintah stop korbankan rakyat papua dengan segala bentuk cara untuk memperpanjang Otsus,” tegasnya.

 

Pewarta: Reiner Brabar

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

AJI, IJTI dan PFI Tolak Program Rumah Bersubsidi Bagi Wartawan

0
“Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi, tetapi untuk warga yang membutuhkan dengan kategori penghasilan, apapun profesinya,” kata Reno Esnir, ketua umum Pewarta Foto Indonesia (PFI), melalui siaran pers, Selasa (15/4/2025).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.