JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pemerintah Papua Nugini telah menyetujui bahwa perusahaan penambang dari Kanada, Barrick Gold yang sempat tersendat soal perpanjangan kontrak kembali akan dipertahankan kepemilikan tambang di Porgera.
Hal ini adalah terobosan dalam kebuntuan atas masa depan tambang emas di provinsi Enga yang dimulai pada April.
Sebagaimana dilaporkan RNZ Pacific, pembicaraan yang bertujuan untuk membuka kembali tambang itu diadakan di Port Moresby, kemarin antara Perdana Menteri PNG, James Marape dan CEO Barrick Mark Bristow dari Canada.
Barrick telah terlibat dalam perselisihan hukum yang pahit dengan pemerintah PNG, setelah menolak perpanjangan kontrak penambangan, yang mengakibatkan penutupan tambang selama beberapa bulan terakhir ini.
Dengan ribuan pekerja dipertaruhkan, dan jutaan dolar pendapatan yang hilang terakumulasi setiap minggu untuk PNG dan usaha patungan, pembicaraan akhirnya mencapai titik kompromi.
Perdana menteri James Marape mengatakan, kedua pihak telah setuju bahwa PNG akan mengambil bagian besar dari ekuitas di bawah pengaturan baru tersebut, sementara Barrick Niugini Limited akan mempertahankan status operator.
Marape mengatakan dia sangat senang mengumumkan bahwa keuntungan ekonomi dari tambang yang menguntungkan itu akan dibagi secara adil.
“Ini adalah langkah maju yang sangat signifikan dan saya menantikan hasil dari diskusi lebih lanjut tentang prinsip-prinsip ekonomi untuk memandu operasi penambangan di masa depan.”
Bristow, yang meninggalkan PNG tadi malam, mengatakan bahwa dia meninggalkan tim tingkat tinggi untuk melanjutkan negosiasi.
“Saya yakin tim saya bisa bekerja sama dengan Tim Perundingan Negara PNG, yang dipimpin Ketua SNT, Duta Besar Isaac Lupari, dalam menyelesaikan detail komersial secara lengkap,” ujarnya.
Marape dan Bristow setuju untuk bertemu lagi dalam beberapa minggu mendatang setelah negosiasi selesai.
“Saya memiliki keyakinan penuh bahwa kami akan mampu menjadi perantara kesepakatan bersejarah yang akan memberikan warisan yang langgeng dan kemitraan abadi yang akan menguntungkan bangsa kita untuk tahun-tahun mendatang,” kata Marape.
Turut hadir dalam perundingan itu adalah Gubernur Provinsi Enga, Peter Ipatas, yang mana pemerintah provinsi ini telah kehilangan jutaan kina dari kesepakatan yang selama ini salah, yang menguntungkan pihak perusahaan. (*)
