PasifikVanuatu Kesal Dengan Sumbangan Polri ke Sekretariat MSG

Vanuatu Kesal Dengan Sumbangan Polri ke Sekretariat MSG

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pemerintah Vanuatu melalui Menteri Luar Negeri, Marc Ati telah menyatakan kekecewaannya atas pengumuman Direktur Jenderal Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG) mengenai kontribusi sukarela yang baru-baru ini diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Sekretariat MSG dana sebesar 100.000 USD (VT10,9 juta).

“Keterangan pers sekretariat sekretariat menyiratkan bahwa sumbangan tersebut mendapat dukungan dari anggota, yang sebenarnya tidak,” kata Menteri Ati belum lama ini.

“Sementara donasi itu untuk mendukung pengembangan strategi keamanan regional MSG. Hal itu memang tidak direstui oleh seluruh anggota MSG. Selain itu, mengingat bahwa donasi itu untuk mempromosikan tujuan umum MSG guna perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran dalam rencana tahun 2038. Kemakmuran untuk Semua,” katanya sambil menambahkan bahwa misalnya yang tepat konsultasi dengan seluruh anggota sebelum menerima dana tersebut.

Baca Juga:  Empat Utusan Gereja di Tanah Papua Hadiri Konferensi Pemuda Ekumenis Pasifik di Fiji

Hal ini juga harus memperhatikan kepekaan terkait isu seputar aksesi Indonesia ke MSG sebagai anggota Asosiasi.

“Yang menjadi semakin jelas bagi Vanuatu adalah bahwa sementara keanggotaan asosiasi Indonesia dalam grup berdasarkan mewakili dan melindungi populasi etnis Melanesia. Ini orang yang sama terus terpinggirkan dan tertindas, terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat.”

Baca Juga:  Marc Neil-Jones, Perintis Media di Vanuatu Meninggal Dunia

“Sebagai organisasi yang didirikan untuk mengangkat penderitaan penduduk Melanesia yang terus terpinggirkan di tanah mereka sendiri, MSG tidak memiliki tempat untuk mengejar politik subversif atau dominasi. Terutama oleh pemain yang lebih besar atas keanggotaannya.”

Vanuatu mengimbau anggota komunitas global untuk secara hati-hati menegaskan pengaruh mereka, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, organ-organ tambahannya, komite dan konvensi, untuk menangani urusan kolonialisme yang belum selesai, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Pasifik, terutama di Papua Barat.

Baca Juga:  Kepulauan Marshall Mengubah Suara Ukraina di PBB

Pemerintah Vanuatu juga mengulangi seruan kepada Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia untuk melakukan misi pencarian fakta yang telah lama tertunda ke Papua Barat. Seruan itu dibuat oleh pemimpin di Pacific Islands Forum pada 2019.

Disamping ancaman dan tantangan keamanan umum yang dihadapi oleh ‘MSG’ dan Pasifik, seperti ancaman eksistensial perubahan iklim, dan kerusakan akibat COVID-19 yang sedang berlangsung.

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Warga Yuguru Tak Nyaman Usai Bebaskan Pilot Susi Air

0
“Sebanyak sembilan rumah warga dibongkar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Warga mengaku rumah mereka dirusak tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sebelum aparat masuk, mereka sudah pergi ke dusun masing-masing, karena tidak ada masyarakat di sekitar lapangan terbang,” kata Theo Hesegem dalam keterangan tertulisnya kepada Suara Papua, Selasa (22/4/2025) siang.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.