JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Aktivis kemanusiaan di Papua menyebut kunjungan presiden Joko Widodo ke Jayapura hanya sebatas pencitraan politik dibalik makin buruknya kondisi hak asasi manusia (HAM) yang tiada ujung.
Penilaian ini dikemukakan Yulvin Mote, koordinator Partai Bintang Timur (PBT) Papua, kepada suarapapua.com, Selasa (22/3/2023).
Menurutnya, prioritas presiden Jokowi ke Papua hanya demi pembangunan semata. Tak pernah mau mengatasi berbagai persoalan HAM apalagi mau menyelesaikan.
“Saya pikir bapak presiden ke Papua demi pembangunan tanpa mengukur nilai kemanusiaan yang sedang menuju kepunahan,” kata Mote.
Selama kepemimpinan Jokowi, Mote mencatat tak ada sikap jelas terhadap persoalan Papua. Negara bahkan dianggap gagal menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM Berat di Papua.
“Jadi, saya pikir Jokowi datang urus Papua demi masa depan orang luar saja setelah orang asli Papua dimusnahkan,” ujarnya.
Disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (21/3/2023), Jokowi mengaku sangat gembira melihat antusias anak muda Papua terhadap pembangunan gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di kota Jayapura. Gedung tersebut memiliki berbagai macam fasilitas yang dapat digunakan anak muda untuk meningkatkan kapasitas soft skill.
“Kalau ini diteruskan, jangan-jangan anak-anak muda di provinsi yang lain ketinggalan dengan anak-anak muda yang di Papua,” kata Jokowi.
Presiden meyakini pembangunan PYCH penting untuk menyambut bonus demografi RI pada 2035. Di Papua, kata Jokowi, sebanyak 2,6 juta penduduk atau 60 persen lebih masyarakatnya adalah anak muda. Jokowi berpesan agar aset tersebut harus dikembangkan salah satunya melalui PYCH.
“Sehingga ini memerlukan wadah, memerlukan kesempatan kerja, memerlukan peluang kerja, dan jangan berpikir kita ini semua pengen jadi PNS,” lanjut Jokowi.
Sementara itu, Yan Christian Warinussy, juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP) menilai sama sekali tak ada langkah nyata seorang kepala negara untuk merubah situasi sosial politik dan keamanan serta mendorong terbangunnya perdamaian di Tanah Papua.
Warinussy bahkan menduga presiden Jokowi justru menafikan terjadinya perdamaian di Tanah Papua sepeninggal berakhir masa jabatannya tahun depan.
“Apalagi dengan kunjungan yang justru melahirkan adanya pengerahan pasukan keamanan berjumlah sekitar 3.600 personel ke Tanah Papua. Ini semua semakin menunjukkan bahwa pilihan pendekatan keamanan tidak akan ditinggalkan oleh pemerintah Indonesia terhadap Tanah Papua secara umum,” tandasnya.
Pewarta: Yance Agapa
