JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pelajar dan mahasiswa Papua asal kabupaten Yahukimo di kota studi Manado, Sulawesi Utara, menuntut pemerintah segera selesaikan konflik berkepanjangan di wilayah kabupaten Yahukimo, provinsi Papua Pegunungan.
M. Matulesy Giban, koordinator sekaligus juru bicara pelajar dan mahasiswa Yahukimo di kota Manado, saat jumpa pers, Sabtu (23/9/2023), menyatakan, konflik tidak boleh dibiarkan berlarut karena sudah menelan banyak warga sipil Yahukimo.
“Yahukimo dijadikan DOM (daerah operasi militer), akibatnya sampai hari ini sudah menelan banyak korban warga sipil,” ujarnya.
Karena itu, pelajar dan mahasiswa Yahukimo saat jumpa pers meminta segera hentikan pengiriman militer dan berhenti jadikan Yahukimo sebagai DOM demi terciptanya wilayah kabupaten Yahukimo yang aman dan damai tanpa kekerasan lagi.
“Selama pendekatan militer Indonesia diberlakukan pemerintah, maka akan terus menelan korban warga sipil Yahukimo. Karena itu, kami menolak adanya penambahan, pengiriman, dan operasi militer di kabupaten Yahukimo,” ujar Giban.
Lanjut dikemukakan, konflik bersenjata di Tanah Papua justru akan terus terjadi dan tidak akan membuahkan hasil jika pemerintah tidak mencari solusi tepat dalam menyelesaikan konflik politik West Papua.
Selain itu, pelajar dan mahasiswa Yahukimo juga soroti jaminan hidup yang baik bagi warga sipil di kabupaten Yahukimo. Apalagi hingga kini pengungsi di dalam kota Dekai mengaku belum mendapat pelayanan kesehatan.
“Pendekatan militer di kabupaten Yahukimo bukan solusi dalam mengakhiri konflik politik di West Papua. Hentikan operasi militer di wilayah Yahukimo dan berhenti menggunakan pendekatan militer dengan cara menambah pos militer dan mengiri anggota TNI Polri ke Yahukimo,” tegasnya.
Di kesempatan sama, pelajar dan mahasiswa Yahukimo menyampaikan beberapa poin tuntutan.
Pertama, segera memberikan jaminan hidup termasuk pelayanan kesehatan yang baik kepada rakyat sipil di kabupaten Yahukimo.
Kedua, DPRD Yahukimo segera bentuk tim identifikasi terkait persoalan kekerasan yang terus meningkat di kabupaten Yahukimo.
Ketiga, pemerintah daerah Yahukimo segera cabut izin pembangunan pos militer di semua titik di wilayah kabupaten Yahukimo.
Keempat, segera tarik pasukan militer organik dan non organik dari wilayah kabupaten Yahukimo.
Kelima, stop tangkap dan tahan warga sipil tanpa identifikasi identitas yang jelas di wilayah Yahukimo dan Papua umumnya.
Keenam, Kapolda Papua, dan pemerintah daerah stop lakukan pendropan aparat militer organik maupun non organik ke kabupaten Yahukimo.
Ketujuh, TNI-Polri stop gunakan senjata jenis Bazoka dan senjata sejenis lainnya untuk menyerang warga sipil di kabupaten Yahukimo.
Kedelapan, Dinas Pendidikan dan kepala daerah harus perhatikan pendidikan bagi warga pengungsi di Yahukimo.
“Demikian pernyataan sikap kami, semoga ini segera ditanggapi oleh pemerintah daerah Yahukimo dan semua pihak terkait,” akhirinya membacakan dengan nada tegas dan keras. []
