SORONG, SUARAPAPUA.com — Perwakilan pengusaha asli Papua mendatangi kantor gubernur Papua Barat Daya, Senin (2/10/2023) untuk mendesak pemerintah provinsi Papua Barat Daya tidak menerima Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) versi Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Domberai.
Soleman Mobalen, ketua KAPP kota Sorong, menyatakan, sekalipun Tanah Papua telah dimekarkan menjadi enam provinsi, tetapi kepemimpian KAPP tetap satu.
“KAPP tidak ada banyak versi. KAPP di Tanah Papua hanya satu saja,” ujarnya.
Ditegaskan Soleman, KAPP yang diakui di Tanah Papua dibawah kepemimpinan Musa Haluk. Oleh karena itu, ditegaskan kepada pemerintah Papua Barat Daya untuk tidak menerima oknum-oknum yang mengatasnamakan KAPP.
“KAPP dipimpin oleh Musa Haluk. Selain itu tidak ada. Saya tegaskan, pemerintah Papua Barat Daya tidak boleh menerima aspirasi dari KAPP versi Dewan Adat Papua wilayah Domberai atau versi apapun,” ujarnya dengan tegas.
Jika ketahuan pemerintah Papua Barat Daya menerima aspirasi dari KAPP yang bukan dibawah kepemimpinan Musa Haluk, ia tegaskan, akan dibawa ke jalur hukum.
“Sekali lagi saya ingatkan kepada pemerintah PBD untuk tidak terima aspirasi dari oknum-oknum yang mengatasnamakan KAPP. Jika kedapatan, kami akan proses hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Musa Haluk, ketua umum KAPP Tanah Papua, dihubungi melalui saluran telepon seluler, mengatakan, sesuai dengan hasil Konferensi Luar Biasa (KLB) II yang diadakan di Jayapura menunjuk Willem Assem sebagai ketua KAPP Papua Barat.
“Hasil KLB II itu Willem Assem yang ditunjuk sebagai ketua KAPP provinsi Papua Barat,” kata Haluk.
Lanjut dijelaskan, penunjukan Willem Assem sebagai pelaksana tugas (Plt) KAPP Papua Barat Daya mengingat terbentuknya provinsi Papua Barat Daya.
“Untuk sementara saudara Willem Assem ditunjuk sebagai Plt KAPP Papua Barat Daya. Jadi, pemerintah PBD tidak menerima setiap rekomendasi dari pihak manapun yang mengatasnamakan KAPP PBD jika tidak melalui saudara Willem Assem,” kata Haluk berharap. []
