JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Memperingati embrio politik Papua Barat pada 1 Desember, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia Wilayah Gorontalo bersama mahasiswa Papua menggelar aksi demonstrasi di depan Kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada, Jumat (1/12/2023).
Dalam aksi itu, pihak KNPB dan mahasiswa Papua di Gorontalo mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera tuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1961 hingga Desember 2023.
Selain itu pihaknya mendesak agar menghentikan operasi militer dan menarik aparat militer organik maupun non organik dari seluruh tanah Papua.
Pihaknya juga tegas menolak keberadaan PT Freeport Indonesia, perusahaan kelapa Sawit, Blok Wabu dan perusahaan lainnya di tanah Papua.
“Tutup dan menolak PT. Freeport, perusahaan kelapa sawit, PT Blok Wabu, dan seluruh perusahaan asing di tanah Papua,” tegas salah satu anggota KNPB Konsulat yang tidak menyebutkan namanya dalam orasinya.
Selain itu pihaknya meminta agar kriminalisasi, intimidasi dan diskriminasi terhadap pejuang demokrasi serta aktivis Papua merdeka yang selama ini dilakukan negara agar dihentikan.
Marfed Enombere, salah satu orator mengatakan, yang dibutuhkan orang Papua saat ini adalah kemerdekaan.
“Kami tidak minta bantuan dari Indonesia, akan tetapi yang kami inginkan adalah kemerdekaan di atas tanah kami sendiri,” kata Marfed.
“Papua adalah daerah yang kaya, akan tetapi kemiskinan menjadi angka nomor satu di daerah kami. Maka dalam kesempatan ini kami meminta hentikan perusahaan-perusahaan ilegal di atas tanah Papua. itu hanya untuk memperkaya orang asing, bukan untuk orang-orang Papua,” tandasnya.

Sementara, ibadah syukur hari kemerdekaan Papua pada 1 Desember yang diselenggarakan KNPB Konsulat Indonesia bersama empat KNPB Konsulat Wilayah dan Mahasiswa Papua di Tondano Sulawesi Utara di asrama putra Kamasan Tondano diintimidasi aparat dan Ormas Manguni Sulawesi Utara.
Kata mahasiswa, aparat keamanan berpakaian preman beserta 9 oknum orang lebih Ormas Manguni sempat beradu mulut dan mendobrak pintu gerbang asrama putra Kamasan.
Tujuan mereka kata mahasiswa untuk pembatasan dan membubarkan aksi syukuran itu.
Ibadah syukur itu dipimpin pendeta Alius Wetipo dengan tema ‘bersatu teguh merebut kembali kedaulatan politik bangsa Papua Barat’.