JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Krisis politik mulai terjadi di Papua Nugini dengan munculnya desakan agar Perdana Menteri James Marape mengundurkan diri setelah kerusuhan mematikan di beberapa bagian negara tersebut.
Kekerasan pecah dengan toko-toko dan bisnis dibakar pada hari Rabu malam, setelah para pegawai negeri, termasuk polisi dan tentara, melakukan mogok kerja karena masalah gaji.
Sedikitnya 10 orang telah dikonfirmasi tewas – delapan orang di Port Moresby dan dua orang lainnya di kota utara Lae.
Pada Kamis pagi, Marape mengimbau warga untuk tidak turun ke jalan dan “melakukan apa pun dan apa pun yang mereka rasakan”.
“Ketidakdisiplinan di kepolisian tidak akan ditoleransi, ketidakdisiplinan dalam pertahanan tidak akan ditoleransi, Anda dapat memiliki satu momen di bawah sinar matahari tetapi momen ini tidak akan bertahan selamanya,” katanya pada konferensi pers pada hari Kamis.
Ada kemarahan yang meluas atas penanganan Marape atas sengketa tersebut, karena kekerasan dan penjarahan terus berlanjut.
Polisi dan personil pertahanan berusaha memulihkan ketertiban, dengan 180 polisi tambahan diterbangkan ke Port Moresby pada hari Kamis.
‘Kerusakan total’
Enam anggota parlemen telah mengundurkan diri dari Pemerintah Papua Nugini. Mereka adalah Sir Puka Temu, David Arore, James Donald, Maso Hewabi, Keith Iduhu dan James Nomane.
Anggota parlemen Chauve James Nomane dan anggota parlemen Hiri-Koiari Kieth Iduhu mengumumkan pengunduran diri mereka melalui media sosial.
Keduanya menyalahkan Marape atas kerusuhan di Port Moresby, yang kini menyebar ke bagian lain negara itu.
Nomane dan Iduhu adalah anggota Partai Pangu yang berkuasa di Papua Nugini, dan telah memintanya untuk mengundurkan diri.
“Hari ini, saya telah mengajukan pengunduran diri saya dari Pemerintahan Marape-Rosso, karena kurangnya kepercayaan saya terhadap kepemimpinan Perdana Menteri,” kata Iduhu dalam sebuah unggahan di Facebook.
“Saya bergabung dengan seruan rekan-rekan anggota parlemen saya yang lainnya untuk meminta pengunduran diri Perdana Menteri berdasarkan kehancuran total nilai-nilai sosial dan kesejahteraan kita,” tambahnya.
Iduhu melanjutkan dengan menuduh Marape gagal menangani keluhan yang diajukan oleh Polisi dan Militer Papua Nugini.
“Masalah inti seputar keluhan yang diajukan oleh pasukan disipliner benar-benar dapat dihindari jika bukan karena kelalaian birokrasi, dan kejadian-kejadian yang terjadi setelah pemerintah menyadari situasi tersebut menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap potensi situasi yang tidak terkendali,” katanya.
Pernyataan pengunduran diri Nomane jauh lebih keras. Dia mundur dari jabatan senior sebagai Wakil Menteri Perencanaan Nasional PNG. Nomane menuduh Marape gagal menjalankan negara.
“Saya, pada hari ke-11 Januari 2024 ini, mengundurkan diri dari pemerintahan yang dipimpin Marape. Saya tidak percaya pada perdana menteri,” kata Nomane.
“Lakukan hal yang terhormat dan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Papua Nugini. Mundurlah karena tidak tegas dan lemah… mundurlah karena negara ini tergelincir menjadi Republik Pisang, dan karena krisis ini terjadi di bawah pengawasan Anda.”
“Apa yang terjadi di Port Moresby kemarin benar-benar tidak dapat diterima … dan menjamin pengunduran diri James Marape sebagai perdana menteri dengan segera.”
“Waktunya telah tiba bagi James Marape untuk berhenti berpura-pura dan minggir sebagai perdana menteri untuk mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingannya sendiri … Sikap pura-pura ini harus dihentikan.”
Sejauh ini RNZ telah menghubungi perdana menteri untuk memberikan komentar, namun belum direspon.
